Ponorogo, tvOnenews.com — Sejumlah warga yang tergabung dalam beberapa aliansi berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo. Puluhan warga ini menuntut DPRD untuk menolak wacana Pemkab Ponorogo, yang akan berhutang kembali senilai Rp100 miliar yang rencananya digunakan untuk pengadaan penerangan jalan umum (PJU).
Menurut mereka, peminjaman kepada pihak ketiga tersebut tidak sesuai dengan skala prioritas dan hanya akan membebani keuangan daerah. Karena masih banyak sektor lainnya, yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.
"Kami datang kesini untuk mengadu kepada perwakilan kami di DPRD untuk menolak peminjaman Rp100 miliar yang hanya digunakan untuk penerangan jalan umum," ungkap Koordinator Aksi, Hendro Tanotyo.
Pembenahan sejumlah fasilitas mulai dari infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan saat ini lebih penting bukan hanya sekedar penerangan jalan umum. Pihaknya juga meminta DPRD Kabupaten Ponorogo untuk mengawal pemerintahan saat ini.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Miseri Efendi, yang menemui para pengunjuk rasa memastikan jika rencana pemkab untuk meminjam tersebut batal. Selain itu, dalam dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hanya dituliskan kerjasama dengan badan usaha.
"Saya pastikan tahun ini tidak ada utang piutang antara Pemkab Ponorgo dan PT PPI yang masuk dalam KPBU. Kami secara tegas menolaknya," terang Miseri Efendi.
Pihaknya memastikan jika tahun ini tidak ada kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) termasuk penandatanganan utang piutang. Meski secara umum KPBU sangat menguntungkan bagi daerah yang memiliki anggaran yang minim. (asn/gol)
Load more