Korupsi APD COVID-19 di Dinas Kesehatan Sumut, Pakar: Kejati Sumut Harus Mengungkap Semua

Medan, tvOnenews.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan COVID-19 berupa alat pelindung diri (APD) tahun anggaran 2020 di dinas tersebut.

Menyikapi hal itu, pakar hukum dari Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Redyanto Sidi mengatakan kasus korupsi itu harus dibuka semua. "Kejaksaan Tinggi Sumut harus mengungkap semua, siapa pun yang merasakan aliran dana tersebut," ujar Redyanto, Jumat (15/3/2024).

Pria yang meraih gelar doktornya di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang itu melanjutkan, oleh karena itu, Kejati Sumut yang telah menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Sumut dan rekanan ditetapkan tersangka jangan sampai di situ saja.

"Proses penegakan hukum harus dijalankan, untuk itu jangan 'mengorbankan' satu atau dua orang saja karena sumber anggaran itu dari pemrov atau pusat," ucap Redyanto.

Dia memandang dugaan korupsi pengadaan COVID-19 berupa alat pelindung diri (APD) tahun anggaran 2020 di Dinas Kesehatan Sumut yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp24 miliar tersebut bisa saja kumulatif.

"Kalau kumulatif ini cenderung masalah administrasi. Karena pengalaman saya ini biasanya ke administratif," tuturnya.

Redyanto mempertanyakan kasus tersebut baru diungkap saat ini, karena peristiwa itu terjadi pada 2020. Apalagi menurutnya anggaran COVID-19 ada yang mengawasi, namun baru sekarang ada temuan.