Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, berharap polemik kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta tidak ada, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyediakan sejumlah bantuan.

“Miskin ekstrem ya mudah-mudahan sudah tidak ada, karena kalau miskin ekstrem berarti pengeluaran tidak lebih dari Rp11.000. Nah, DKI sudah memberikan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, sembako. Saya yakin miskin ekstrem di DKI bisa diatasi,” tuturnya, di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Kamis (16/2/2023).

Keyakinan tersebut dilandasi jajaran Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sinkronisasi data kemiskinan ekstrem bersama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik (BPS), Disdukcapil, dan juga Diskominfotik.

“Setelah itu secara bertahap, secara bergiliran, dihadiri oleh Pak Menkes, berikutnya dihadiri oleh BPS, untuk menajamkan data itu,” jelasnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini, mengatakan bahwa data kemiskinan ini bersifat dinamis, sehingga perlu diperbaharui setiap dua hingga tiga bulan untuk melakukan sinkronisasi ulang.

“Wajar kalau data itu ada perbedaan itu wajar, namanya dinamis. Kan penduduk pindah, pergi, pindah, pergi. Datang ke Jakarta, ke luar Jakarta,” pungkasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pemutakhiran data itu dilakukan pembahasan mengenai Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Carik Jakarta.

Sehingga ditemukan kurang lebih sekitar 3.009.000 warga yang berada di dalam semestas data DTKS, P3KE, dan Carik Jakarta. (agr/put)