Richard Eliezer Keukeuh Ingin Kembali Jadi Polisi, Begini Tanggapan Polri

“Ini harus menjadi pelajaran semua personel Polri, dalam kondisi bukan perang atau di medan operasi keamanan, agar tegak lurus pada aturan bukan pada perintah atasan,” jelasnya.

Bambang menyebut sidang etik Richard Eliezer harus segera dilaksanakan setelah vonis hakim diputuskan. Putusan etik merujuk pada PP Nomor 1 Tahun 2003.

Jika Richard Eliezer tidak dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) oleh komisi etik Polri, maka hal itu dapat menjadi preseden buruk bahwa personel pelaku tindak pidana bisa diterima sebagai anggota Polri dengan alasan sekedar menerima perintah atasan.

Menurut Bambang, Richard Eliezer berpotensi terkena sanksi PTDH meskipun vonis yang diterimanya kurang dari dua tahun.

Pasalnya, aturan tentang masa tahanan kurang atau lebih dari lima tahun hanya ada dalam Peraturan Kapolri (Perkap).

Sementara itu, dalam tata perundangan, Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi dari perkap.

“Tak ada yang sia-sia. Perjuangan dia akan dicatat dalam sejarah sebagai tumbal atasannya. Itu yang harus ditempuh. Publik harus bisa membedakan empati pada Richard Eliezer sebagai manusia dengan upaya perbaikan institusi Polri,” pungkasnya. (ant/nsi/muu)