Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memfasilitasi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Rukun Warga (RW) Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara dengan kontrakan untuk tempat tinggal selama beberapa waktu.

"Kalau anggarannya cukup, korban yang benar-benar kehilangan tempat tinggal, bisa saja terus disediakan kontrak rumah sampai tiga tahun, tapi untuk sekarang yang dianggarkan baru tiga bulan, seperti itu rencananya," kata Lurah Rawa Badak Selatan Suhaena kepada wartawan di Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023).

Suhaena mengatakan untuk mendukung rencana itu, saat ini rumah yang terkena dampak kerusakan parah akibat ledakan dan kebakaran Depo Pertamina, Plumpang hingga dua hari ke depan akan terus didata jumlahnya.

Adapun data warga yang akan difasilitasi kontrakan saat ini masih sekitar 20 kepala keluarga (KK). Kriterianya adalah rumahnya benar-benar rusak sehingga tidak bisa lagi ditempati.

"20 ini masih diperbarui terus datanya, karena pendataan saat ini masih berproses," kata Suhaena.

Data yang dihimpun pada Senin, menyebutkan, rumah terkena dampak langsung kebakaran di RW 01 berjumlah 84 unit, di RT05/RW01 Rawa Badak Selatan (13 unit) yang ditinggali 13 KK dan 75 jiwa, di RT06/RW01 Rawa Badak Selatan (70 unit) yang ditinggali 80 KK/280 jiwa, RT07/RW01 Rawa Badak Selatan (satu unit) yang ditinggali satu KK/empat jiwa.

Sedangkan di RW02 dan RW09 saat ini jumlah rumah yang terkena dampak kebakaran masih belum didapat karena masih terus dilakukan pendataan.

Menurut Suhaena, sementara jumlah kerusakan rumah di RW09 diperkirakan mencapai 44 unit.

Sebelumnya, pipa penerimaan BBM di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara terbakar hingga meluas ke permukiman yang berada tak jauh dari obyek vital nasional itu pada Jumat (3/3/2023).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, hingga pukul 18.00 WIB Senin (6/3/2023), korban meninggal sebanyak 18 jiwa. Sedangkan, 39 jiwa sedang dalam penanganan tim medis di sembilan rumah sakit di Jakarta.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI hingga Senin (6/3/2023) menyebutkan 204 jiwa pengungsi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang masih bertahan di dua lokasi pengungsian Jakarta Utara.

Sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sarjoko mengaku belum dapat memastikan apakah warga yang akan direlokasi dari kawasan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Dia mengatakan gagasan ini masih dalam tahap pembicaraan. Namun, sejauh ini pihak Dinas PRKP belum dilibatkan untuk mendiskusikan hal tersebut.

"Ya ini lagi dicarikan apa namanya opsi penyelesaian jangka panjangnya. Kita belum tahu apa yang mau dipilih tentunya baru akan dibicarakan antara Pemprov DKI dengan pihak Pertamina," kata Sarjoko di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Sarjoko menyebut saat ini pembicaraan baru memasuki tahap pimpinan utama. Belum mendasar hingga ke para kepala dinas terkait.

Nasib warga terdampak Kebakaran Depo Pertamina Plumpang (Dok: Julio Trisaputra/tvOnenews)

"Kalau di jajaran kami belum. Mungkin kalau di tingkat pimpinan sudah dilakukan pendekatan, tetapi belum ada persisi," jelasnya.

Sementara itu, isu yang mengatakan warga yang bermukim di sana telah mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurut Sarjoko, bukan IMB untuk tempat tinggal namun semata dukungan kebutuhan layanan dasar.

"Untuk IMB yang pernah diberikan oleh PTSP itu sebenarnya hanya semata dukungan supaya kebutuhan layanan dasar di sana itu bisa terpenuhi. Misalnya, air bersih, air minum, aksesibilitas jalan. Untuk mobilitas ekonomi," tandasnya. (ant/agr)