Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Soal Larangan Pejabat Gelar Buka Bersama: ini Sarana untuk Bersosialisasi 

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli atau akrab disapa MTZ mempertanyakan keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo melarang pejabat mengadakan buka puasa bersama (bukber).

Menurut dia, buka puasa bersama merupakan bentuk umat muslim bersosialisasi dalam beribadah sehingga tidak tepat apabila ada larangan.

"Kalau buka bersama sebagai satu sarana untuk bersosialisasi untuk beribadah sebagai seorang muslim ya itu kan tidak bisa dilarang-larang, kita buka puasa, itu kan satu rangkaian di dalam puasa," jelasnya, saat dihubungi media, Jumat (24/3/2023).

Kendati demikian, apabila kekhawatiran Presiden Joko Widodo terkait buka bersama menggunakan dana dari APBN atau APBD, politikus satu ini sepakat. 

Perlu menghindari hal tersebut, karena APBN maupun APBD sudah jelas fungsi dan kegunaannya, sehingga tidak dapat diganggu gugat.

"Tapi kemudian kalau misalnya itu ada penggunaan APBN atau APBD yang tidak seharusnya, ya mestinya dihindari lah. Misalnya pemerintah merasa bahwa itu adalah pemborosan, maka ya silahkan pemerintah punya hak untuk melarang," kata dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun menolak keras apabila pemerintah tetap melarang menggelar kegiatan buka puasa bersama jika menggunakan dana pribadi.