Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait pemikiran Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Benny membantah pernyataan SBY itu sebagai upaya menakut-nakuti rakyat ihwal sistem pemilu tertutup. Menurutnya, yang menakut-nakuti rakyat itu justru perubahan mendadak dari sistem pemilu terbuka menjadi tertutup.

“Yang menakuti siapa? Malah sistem tertutup itu meneror, itu yang menakut-nakuti rakyat, itu yang merampok suara rakyat,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

Menurut dia, sistem pemilu tertutup justru merenggut kedaulatan rakyat. Benny menyebut rakyat seolah dipaksa oleh pihak yang menginginkan sistem pemilu tertutup.

Maka, hal yang wajar apabila rakyat berupaya mempertahankan sistem pemilu terbuka untuk Pemilu 2024.

“Kalau rakyat daulatnya dirampok, lalu mereka mempertahankan daulatnya, masa enggak boleh. Ya kan? Bukan menakut-nakuti. Yang menakut-nakuti justru sistem tertutup itu. Maksa-maksa rakyat,” tutur Benny.

Diberitakan sebelumnya, SBY menanggapi pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang mengaku mendapat bocoran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu tertutup.

SBY mengatakan perubahan sistem pemilu secara mendadak bisa menimbulkan chaos politik.

Menanggapi hal ini, Hasto menjelaskan ada pihak yang menaruh rasa curiga berlebihan bahwa terjadi kecurangan sebelum pemilu dilaksanakan.

“Padahal kami menjadi bagian pilar demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” kata dia di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Dia pun mengatakan bahwa seorang pemimpin tak perlu menakut-nakuti rakyat apabila terjadi perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup.

“Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara mendapatkan kenaikan 300 persen. Kami menang dengan cara konstitusional, sehingga tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat,” ungkap Hasto.

Dia lantas menegaskan bahwa kecurangan pemilu tidak akan terjadi selama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mempunyai sikap kenegarawanan yang kuat. (saa)