- tim tvOnenews/Rika Pangesti
Mahfud Tegas soal TPPO: Perintah Presiden Tidak Ada Beking-bekingan!
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden RI, Joko Widodo telah memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas para pelindung alias backingan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Mahfud mengatakan, adanya backingan menjadi hambatan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang ini.
"Kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya tapi terhambat.
Terhambat oleh birokrasi, mungkin juga oleh perbekingan dan sebagainya," ungkap Mahfud, Selasa (30/5/2023).
Oleh sebab itu, Mahfud menyebut, Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit agar tidak ada praktik backing- membacking. Terutama di dalam lingkup pemerintahan.
"Sehingga presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan.
Karena semua tindakan yang tegas itu dibeking oleh negara," ucap Mahfud.
"Tidak ada beking-bekingan bagi penjahat. Beking bagi kebenaran adalah negara. Beking bagi penegakan hukum adalah negara," tuturnya.
Dalam waktu satu bulan ini, Mahfud mengatakan, Pemerintah akan mengebut langkah-langkah untuk memberantas TPPO.
"Presiden memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara kepolisian, negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mengungkap bahwa dalam satu tahun terdapat sebanyak lebih dari 1.900 jenazah yang pulang ke Tanah Air.
Mereka merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kita punya masalah dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dimana orang dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak-budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal," ungkap Mahfud kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).
Mahfud mengatakan, catatan data tersebut merupakan laporan dari Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kepada Presiden RI, Joko Widodo saat rapat internal kabinet di Istana, hari ini.
"Tadi pak Benny Ramdani itu melapor kepada presiden pada satu tahun saja, mayat yang pulang TPPO itu mencapai 1.900 ribu orang lebih," ucap Mahfud.(rpi)