Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyinggung soal tindak pidana dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Mahfud, aparat penegak hukum (APH) lebih baik terus berkoordinasi tanpa menunggu adanya tindak pidana pemilihan umum. Sebab, mencegah lebih baik daripada menunggu di tikungan.

"Koordinasi antar Sentra Gakkumdu sudah harus dibangun tanpa harus menunggu terjadinya tindak pidana. Pencegahan tindak pidana harus juga di kedepankan layaknya semangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana itu sendiri," kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam Forum Sentra Gakkumdu dengan tema "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Sulawesi" di Makassar, Kamis (13/6/2023).

"Mencegah adalah lebih baik daripada menunggu di tikungan," tambahnya.

Mahfud menilai, penegakan hukum Pemilu adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.

Dia menjelaskan, sejak pelaksanaan Pemilu tahun 1999 hingga 2019, masih ditemukan persoalan fundamental maupun persoalan teknis terkait sistem penegakan hukum pemilu yang harus diperhatikan.