Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan tidak boleh ada intervensi terhadap kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

"Saya tadi baru mengatakan kepada Kepala PPATK, Ivan, kerja saja secara profesional, tegas dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Jenderal, Menteri tidak boleh memberikan arahan langsung tanpa lewat Menko Polhukam terhadap kerja-kerja PPATK," kata Mahfud saat membuka Green Financial Crime (GFC) Fair dalam rangka perayaan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) ke-22 di Kantor PPATK, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Mahfud mengatakan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Ia menegaskan, setiap upaya intervensi harus disalurkan melalui dirinya (Menko Polhukam) dulu.

"Yang boleh memberi arahan langsung hanya Presiden, selain presiden seluruh koordinasi TPPU itu tidak boleh didikte siapapun dan setiap upaya intervensi supaya disalurkan kepada saya selalu Ketua Satgas TPPU," kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, seiring dengan tumbuhnya Rezim APU-PPT di Indonesia, tantangan ke depan semakin berat dan kompleks.