Indonesia Jauh dari Gagal Sistemik yang Dimaksud PBB

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia dipastikan sangat jauh dari gagal sistemik. Belanja untuk pendidikan dan kesehatan, tiap tahunnya, jauh lebih tinggi dibanding membayar bunga utang. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan kepada awak media, Selasa (25/7/2023). 

"Indonesia sendiri masih sangat jauh dari konteks gagal sistemik ini. Dari sisi belanja kesehatan dan pendidikan, mungkin, hampir dua kali lipat dari bayar bunga pinjaman tiap tahunnya," ujar  Ah Maftuchan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Maftuch, sapaan akrabnya, ikut menyoroti pembahasan istilah negara gagal sistemik yang dilontarkan Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan ke ruang publik. 

Ia menjelaskan, istilah ini berasal dari laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang berjudul 'A World of Debt'. 

Sebagai pengamat yang rutin membaca laporan PBB, Maftuch melihat telah terjadi salah kaprah ihwal konteks negara gagal sistemik.

Laporan PBB, utamanya, menyoroti tingginya utang publik dunia yang mencapai 92 triliun dolar Amerika Serikat (AS) pada 2022. 

Kini 3,3 miliar penduduk dunia hidup di negara yang membelanjakan lebih besar uangnya untuk membayar bunga utang dibanding belanja kesehatan atau pendidikan. 

Maftuch mengatakan, konteks gagal sistematis dalam laporan PBB ini merujuk pada Arsitektur Keuangan Internasional (IFA) yang tidak setara.

Ketidaksetaraan ini membuat negara-negara miskin dan berkembang harus membayar bunga utang yang tinggi untuk bisa mendapatkan pinjaman.

"Yang disampaikan PBB soal negara gagal sistemik itu lebih ke aspek risiko yang sistematis. Konteksnya adalah risiko sistematis pada global financial system atau di International Financial Architecture atau IFA," kata Maftuch. 

"Antonio Guterres (Sekjen PBB) lebih menekankan bahwa ada yang bermasalah dalam sistem keuangan global kita. Ada yang salah dalam arsitektur keuangan internasional kita. Yang dianggap kegagalan sistematis ini adalah pasar keuangan global atau sistem keuangan global," sambung Maftuch.

Selain itu, Maftuch mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Anthony Budiawan yang menyebut Indonesia negara gagal sistemik. 

Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa belanja kesehatan dan pendidikan Indonesia jauh lebih tinggi dibanding membayar bunga utang. 

Pada tahun itu bunga utang yang harus dibayar Indonesia sebesar Rp386,3 triliun. Sementara belanja pendidikan dan kesehatan Indonesia, pada tahun yang sama, mencapai Rp649,3 triliun. 

"Data ini menunjukkan belanja kesehatan dan pendidikan sudah otomatis jauh dari angka total pembayaran bunga utang kita tiap tahun. Artinya dari sisi kategori yang dibikin oleh PBB, ya Indonesia tidak masuk di situ," ujar Maftuch 

"Saya tidak setuju pandangan itu karena tidak berdasar. Kita tidak mau politis, faktual saja. Kalau membaca laporan PBB ini tidak menunjuk Indonesia sebagai negara yang gagal," sambungnya. (raa)