Ditjen Hubdat-Pemprov Bali Gelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Trans Metro Dewata dan Rencana Pembatasan Angkutan Barang

Dirjen Hendro menambahkan dengan dikeluarkannya PMK Nomor 55 Tahun 2023 telah ditetapkan tarif terintegrasi dimana penumpang pindah bus dalam kurun waktu 90 menit hanya membayar satu kali.

"Idealnya karena sudah berjalan 3 tahun maka dapat diserahkan ke pemerintah daerah untuk dikelola dengan pertimbangan dapat menambah pendapatan daerah serta mengurangi subsidi," tutur Dirjen Hendro.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Suharto menyampaikan, “Secara populasi Bali dan Solo termasuk memiliki armada paling banyak. Dengan rincian di Solo terdapat 116 armada dan Bali terdapat 105 armada. Rata-rata load factor setiap harinya cukup baik walaupun belum memenuhi harapan”.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengatakan, “Setelah melakukan peninjauan maka dapat disimpulkan terdapat beberapa persoalan yang perlu dibenahi bersama seperti titik henti yang belum dilengkapi rumah halte, feeder yang belum ada sebagai pengumpan. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pull & push seperti melakukan pemotongan ranting secara periodik di lintasan koridor, menertibkan kendaraan maupun pedagang dalam area lintasan, melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatur kemacetan di Kota Denpasar dan area Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan)”.

Ditjen Hubdat-Pemprov Bali gelar rapat evaluasi pelaksanaan Trans Metro Dewata dan rencana pembatasan angkutan barang. Dok: Istimewa

Samsi melanjutkan kendala lainnya adalah kurangnya informasi terkait pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan yang menutup maupun mengalihkan rute serta kurangnya tempat pembelian kartu uang elektronik bagi wisatawan asing juga menjadi perhatian khusus.