Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons kabar dugaan aliran dana proyek BTS 4G senilai Rp70 miliar masuk ke Komisi I.

Dia menegaskan kabar tersebut harus segera diusut oleh pihak aparat penegak hukum, sebab dia tidak dapat berbuat banyak.

"Ya, semua harus diusut, lah. Aparat hukum yang bisa. Saya enggak bisa apa-apa," ujar Cak Imin, di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku baru mengetahui kabar aliran dana masuk ke Komisi I.

"Saya enggak tahu, belum tahu," jelasnya.

Sementara, di kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Adang Daradjatun juga belum mengetahui kabar tersebut.

Akan tetapi, Adang meminta agar masyarakat yang memiliki informasi tersebut segera melaporkan ke MKD.

"Tapi kita akan melihat perkembangannya, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kita memiliki loket pengaduan yang ada di MKD, manfaatkan apabila ada anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran etika," ujarnya.

Sebelumnya, Persidangan dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo menguak adanya dugaan bagi-bagi duit ke beberapa pihak. Salah satunya Komisi I DPR RI. 

Hal itu diungkapkan saksi Irwan Hermawan untuk terdakwa Johnny G. Plate, Anang Achmad Latif dan Yohan Suryanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023). 

Irwan mengaku menyerahkan sejumlah uang ke seseorang yang disebut kurir, yakni Nistra Yohan ke anggota Komisi I DPR. Namun, tidak disebutkan siapa anggota dewan yang mendapatkan duit haram tersebut. 

"Belakangan saya ketahui dia (Nistra) adalah orang politik, staf dari anggota DPR," kata Irwan.

Irwan menjelaskan dirinya memberikan uang sebesar Rp35 miliar sebanyak dua kali kepada Nistra. Adapun total aliran duit haram ke Komisi I DPR ditaksir mencapai Rp70 miliar.

"Saya menyerahkan dua kali Yang Mulia. Totalnya Rp70 miliar," jelasnya. 

Irwan menuturkan bahwa dirinya meminta bantuan temannya, Windi Purnama, mengantarkan uang tersebut. Dia juga mengakui mengetahui adanya bagi-bagi duit ke Komisi I DPR atas perintah Anang Achmad Latif. 

Sementara itu, Windi Purnama yang hadir sebagai saksi pun membenarkan adanya penyerahan uang Rp70 miliar kepada Nistra.

Namun, dia mengungkapkan bahwa Anang Achmad Latif hanya memberi kode K1 untuk pemberian uang tersebut. 

"Ya itu makanya saya tidak tahu Pak. Akhirnya saya tanya ke Pak Irwan, 'K1 tuh apa?’. Oh katanya Komisi 1," sebut Windi. (agr)