Jakarta, tvOnenews.com - Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta akan segera berakhir pada bulan Oktober mendatang. 

Kendati saat ditanya oleh media apakah pria yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) akan memperpanjang jabatannya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru melimpahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Nggak tau (diperpanjang), tanya Kementerian Dalam Negeri," kata Heru Budi di Jakarta, dikutip Senin (9/10/2023).

Namun, apabila ada wacana dari pihak Kemendagri akan memperpanjang jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, dia hanya tersenyum.

"(Senyum) ya ditanya dulu (Kemendagri)," tuturnya.

Akan tetapi, beberapa waktu lalu Heru Budi sempat dipanggil oleh pihak Kemendagri untuk melakukan evaluasi terkait kinerjanya. 

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun mengatakan dalam proses evaluasi tersebut tidak ada pembahasan terkait perpanjangan jabatan.

"Nggak (ada evaluasi lagi), kemarin udah terakhir, per satu tahun kan kemarin. Jadi nggak ada (pembahasan perpanjangan jabatan), tunggu dari Kemendagri," ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya peluang ke depan setelah tidak lagi menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta ada niatan bergabung dengan partai politik, Heru Budi merespons masih belum tahu.

"Nggak tau, belum," tandasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan capaian kinerja dalam evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Pj Kepala Daerah Triwulan IV di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023). 

Dalam pertemuan tersebut, Heru tidak hanya memaparkan capaian kinerja tiga bulan terakhir atau selama Triwulan IV, tetapi juga menyampaikan capaian kinerjanya sebagai Pj Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun. 

"Tadi dalam evaluasi kinerja, kami memaparkan pencapaian kinerja selama satu tahun. Mulai dari penanganan kemiskinan, inflasi yang dijaga agar terus tetap stabil, penanganan stunting, aspek kesehatan juga banyak dibahas, penanggulangan sampah dan polusi udara, hingga penanggulangan narkoba di Jakarta," kata Heru kepada media.

Khusus penanganan kemiskinan, eks Wali Kota Jakarta Utara ini menerangkan, Pemprov DKI Jakarta fokus menjaga agar garis kemiskinan ekstrem tidak turun. Upaya yang dilakukan adalah dengan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk turun bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.

 "Saya sampaikan bahwa DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap kemiskinan ekstrem. Kami menjaganya dengan sinergi dari OPD, seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Dinas Pendidikan, semua turun untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Karena, di dinas-dinas tersebut ada anggarannya," terang Heru.

Heru mengungkapkan, selanjutnya, tim penilai atau evaluator Itjen Kemendagri melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Pj Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah dipaparkan. 

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus bekerja secara optimal untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. 

"Kinerja kami dievaluasi. Untuk hasil penilaian ada pada tim penilai. Tetapi, yang pasti, kami selalu bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta," tandasnya. (agr)