Jakarta, tvOnenews.com - Isu dinasti politik semakin mencuat setelah Gibran Rakabuming Raka resmi dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (bakal cawapres) dari Prabowo Subianto.

Hal ini disebabkan karena Gibran adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak hanya itu, isu dinasti politik semakin mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan calon yang usianya belum 40 tahun namun sudah berpengalaman di pemerintahan.

Hal ini bukanlah tanpa sebab, tapi karena ketua MK, Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Lantas bagaimana pendapat pengamat politik melihat hal ini?

Pengamat Politik yang juga pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA menilai isu dinasti politik akan lekas basi.

“Isu yang menyerang Gibran sebagai bagian dari membangun politik dinasti Jokowi itu akan segera menjadi isu yang basi,” ujar Denny JA dalam keterangan tertulis yang  diterima oleh tvOnenews.com pada Selasa (24/10/2023).

Menurutnya, isu tersebut berkembang seiring dengan berita-berita yang marak.

“Seperti ‘Gibran terbang ke Jakarta jelang penentuan cawapres Prabowo’ dan "berkas pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo sudah siap," jelasnya.

Menurut Denny, reaksi masyarakat terhadap isu tersebut amatlah bervariasi.

“Sebagian melihatnya sebagai bagian dari pertarungan politik, dimana isu dinasti politik menjadi senjata untuk menyerang Gibran, Prabowo, atau bahkan Jokowi,” katanya. 

Gibran Rakabuming Raka (tim tvOnenews/Julio)

Namun menurut Denny, tak bisa dipungkiri bahwa dinasti politik adalah fenomena yang lazim dalam dunia demokrasi.

“Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokrasi maju di Eropa dan Amerika Serikat, dinasti politik telah menjadi hal yang biasa,” menurut Denny. 

Bahkan dalam konteks Indonesia, contoh seperti Pinka Haprani yang maju sebagai caleg saat ibunya, Puan Maharani, masih menjabat sebagai ketua DPR RI menunjukkan bahwa fenomena ini diterima sebagai hal yang sah dan tidak melanggar hukum.

“Kita juga bisa mengamati dinasti politik dalam keluarga Bung Karno, yang telah berlangsung hingga empat generasi, mulai dari Bung Karno hingga Pinka Haprani,” ujar Denny.

“Contoh serupa dapat ditemukan dalam keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan bahkan di luar negeri, seperti dalam keluarga Kennedy di Amerika Serikat, Bush di Amerika Serikat, atau Nehru di India,” sambung Denny.

Mengapa dinasti politik dianggap wajar dalam negara demokrasi? 

Gibran Rakabuming Raka (tim tvOnenews/Julio)

Menurut Denny, hal ini karena prinsip demokrasi menegaskan persamaan hak di antara seluruh warga negara. 

“Semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, tanpa memandang asal usul keluarga mereka,” kata Denny.

“Konstitusi sebagai hukum tertinggi juga tidak melarang anak-anak presiden, gubernur, atau walikota untuk menjadi pemimpin nasional jika orang tua mereka masih menjabat,” sambung Denny.

Hal ini juga berlaku di berbagai negara, termasuk Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya. 

“Yang paling penting, penentuan akhir dari dinasti politik terletak pada pemilihan umum,” kata Denny.

Denny menjelaskan bahwa rakyat adalah hakim tertinggi melalui kotak suara. 

“Sebagai contoh, dalam keluarga Bung Karno, ketika Megawati memimpin PDIP, rakyat mendukung PDIP,” ujar Denny.

“Namun, ketika anak-anak Bung Karno mendirikan partai lain seperti Sukmawati dan Rahmawati, rakyat tidak memilih mereka,” lanjut Denny. 

Kata Denny, itu juga terlihat saat Tommy Soeharto mendirikan Partai Berkarya.

“ika Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai calon wakil presiden Prabowo, rakyatlah yang akan memutuskan nasibnya,” kata Denny.

Menurut Denny, Gibran memiliki potensi besar untuk menarik dukungan dari generasi milenial yang merupakan hampir 50 persen dari pemilih potensial.

“Selain itu, dia mungkin dapat mempengaruhi pemilih di Jawa Tengah,” kata Denny.

Tak hanya itu, Denny juga menduga, akan ada juga dukungan dari orang-orang yang masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

“Sebagai prinsip dasar dalam demokrasi, keputusan akhir ada di tangan rakyat melalui pemilihan umum,” ujar Denny. 

“Dinasti politik adalah realitas politik yang dapat ditemukan di negara-negara demokrasi, dan nasib Gibran Rakabuming Raka akan ditentukan oleh suara rakyat dalam proses demokratis ini,” tutup Denny. 

Sebagai informasi, besok, Rabu (24/10/2023), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilihan Presiden 2024.

Sementara dua pasang calon lainnya yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah mendaftarkan diri pada Kamis (19/102023). *put