Takut Terdampak, Warga di Bangsring Banyuwangi Minta Proyek Sutet PLN Digeser

Banyuwangi, Jawa Timur - Rencana pembangunan tower saluran udara tegangan esktra tinggi (Sutet) milik PLN di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi mendapat reaksi warga. Khawatir terdampak, mereka yang lahannya terkena proyek meminta titik sutet dikaji ulang.

Sedikitnya tiga titik sutet akan dibangun di desa ini. Warga khawatir, jaringan kabel listrik yang akan menghubungkan Jawa-Bali ini berdampak pada aktivitas warga. Harga tanah kian dikhawatirkan merosot. Tak ada yang berani bercocok tanam.

“Kami, bukan menolak proyek sutet. Tapi, titiknya digeser, agak jauh dari permukiman,” kata Sujianto, salah satu warga Desa Bangsring usai sosialisasi ganti rugi tanah untuk menara sutet di Balai Desa  Bangsring.

Para pemilik tanah juga mengeluhkan ganti rugi yang hanya sesuai kebutuhan.

“Lahan saya sekitar 12.000 meter persegi, yang diambil hanya 1700 meter persegi.Yang jelas, sisanya tidak akan difungsikan. Kami inginnya diambil semua oleh PLN,” tegas Sujianto. 

Harapannya, PLN memikirkan dampak dari menara sutet yang akan dibangun. Permintaannya, dijauhkan dari perkampungan. Pengacara warga lainnya, Oesnawi berharap tidak ada yang dirugikan dalam pembebasan lahan untuk sutet PLN ini.

“Warga sebenarnya tidak menolak menara sutet. Hanya, jangan ada yang dirugikan. Mulai harga ganti rugi hingga tower yang dibangun,” kata mantan Hakim tersebut.

Proyek sutet kliennya berada di tengah lahan. Sehingga, akan berdampak pada kelanjutan lahan tersebut. PLN membantah masih ada keberatan terkait pembebasan lahan untuk sutet. Namun, masih tahap perundingan.

“Memang masih ada yang keberatan karena terkait internal keluarga. Jadi, akan berunding dulu,” kata Manajer Perizinan UP3 PLN Jatim, Dwi Ujud Margo Utomo.

Tidak diambilnya seluruh lahan warga, PLN berdalih hanya mengambil lahan sesuai kebutuhan. Sedangkan lokasi titik yang diminta digeser, menjadi wewenang bagian teknik. Proyek sutet Jawa-Bali ini rencananya akan mulai dibangun tahun 2022. Sehingga, proses pembebasan lahan segera diselesaikan. (Happy Oktavia/rey)