Jakarta, tvOnenews.com- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menerima laporan polisi terkait bocornya Rapat Musyawarah Hakim Mahkamah Konstitusi (RPH MK) tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pemilu 2024.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan tentang bocornya RPH MK tersebut pada tanggal 13 November dan sudah melakukan penyelidikan.

 "Laporan sudah kami terima dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan," kata Djuhandhani.

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut sejak laporan diterima pihak telah melengkapi proses administrasi serta meminta klarifikasi kepada sejumlah saksi-saksi.

 "Kami sudah melengkapi administrasi penyelidikan dan saat ini kami sudah mengklarifikasi lima orang saksi," ucapnya.

 Hingga kini, kata Djuhandhani, pihaknya masih mempelajari perkara tersebut untuk menemukan peristiwa pidana-nya. "Kami sedang mempelajari perkara ini lebih lanjut," ujarnya.