Penegak Hukum Dapat Rapor Merah dari Ganjar, TKN Prabowo: Mahfud Paling Bertangung Jawab

Jakarta, tvOnenews.com - Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo memberikan rapor merah kepada penegak hukum. Hal ini karena dia katakan penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat nilai jeblok.

Sontak pernyataan itu pun direspons oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. 

Dia katakan, Ganjar seharusnya menanyakan itu kepada pasangannya, yakni Mahfud MD. 

"Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," pungkas Nusron di Indonesia Arena, GBK, Senayan Minggu, (19/11/2023).

Bahkan Nusron menilai, hal itu perlu ditanyakan ke Mahfud, sebab Mahfud merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Ya, Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD," jelasnya.

Sebelumnya Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menyebut bahwa penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami nilai jeblok. 

Calon Presiden nomor urut tiga itu memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10. Artinya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi itu turun drastis.

“Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5 (artinya dari 1-10),” kata Ganjar.

Menurut dia, penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8 itu sebelum jelang tahapan pemilu 2024 di Indonesia. 

Namun, menurut Ganjar, bahwa nilai ini kemudian jeblok setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. 

Dari situ, kata dia, muncullah persepsi buruk di publik yang seolah-olah ketegasan itu tidak ada lagi.

“Melihat dengan kasus di MK yang kemarin itu menjadi jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” beber Ganjar.

selain itu, Eks Gubernur Jawa Tengah juga jelaskan, faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia itu menjadi bobrok lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. 

Dari situ, publik pun bisa menilai kalau masa Pemerintahan Jokowi diakhir-akhir ini sudah jeblok.

“Bisa kita lihat kalau faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi," pungkas Ganjar. (aag)