Tolak Pelaut Dihapus dari UU Perlindungan Pekerja Migran, TAPMI Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait ke MK

Jakarta, tvOnenews.com - Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) mengajukan diri sebagai Pihak Terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Pasal 4 ayat 1 huruf c UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran (PPM) Indonesia.

Hal itu dilakukan mereka sebagai langkah menolak judicial review (JR), yang meminta penghapusan frasa 'pelaut awak kapal dan pelaut perikanan' dari bagian pekerja migran Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.

Adapun TAPMI merupakan gabungan dari sembilan organisasi. Di antaranya 6 serikat buruh dan 3 organisasi masyarakat sipil.

Kuasa Hukum TAPMI, Jeanny Sirait mengatakan, permohonan sebagai Pihak Terkait itu diajukkan berdasarkan prinsip bahwa pelaut adalah pekerja yang seharusnya dipenuhi hak-haknya berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan.

"Kami meyakini bahwa pekerja harusnya selain dipenuhi hak-haknya, juga harus memiliki kepastian kerja sebagaimana ditentukan dalam konstitusi kita," kata Jeanny, di gedung MK RI, Jakarta Pusat, pada Senin (20/11/2023).

Jeany kemudian menyampaikan UU PPM merupakan aturan terbaik untuk melindungi pelaut sebagai pekerja migran.