Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Edy Wuryanto merespons terkait pernyataan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari tentang nyamuk wolbachia.

Edy menilai kritikan Siti Fadilah itu seharusnya disambut positif oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

Menurutnya, Menkes harus bisa mempertanggungjawabkan sejumlah fakta ilmiah dan metodologi risetnya terkait nyamuk wolbachia.

“Jika fakta-fakta ilmiah dan metodologi risetnya dapat dipertanggungjawabkan, maka jangan ada keraguan bagi Menkes untuk menyampaikannya kepada publik dan mengambil kebijakan perluasan nyamuk wolbachia di berbagai daerah,” ujar Edy kepada tvOnenews, Senin (20/11/2023).

Di sisi lain, dia menuturkan Menkes juga harus menindaklanjuti penelitian nyamuk wolbachia itu dengan melibatkan berbagai peneliti dari perguruan tinggi.

Hal ini agar sejalan dengan salah satu pilar transformasi kesehatan yang dilakukan oleh Menkes, yaitu penguatan riset kesehatan dalam mendukung kebijakan kesehatan.

“Jadi bukan hanya mengandalkan penelitian oleh World Mosquito Program (WWP) di Yogyakarta dan filantropi Yayasan Tahija,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Edy mengatakan dirinya akan mengusulkan rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menkes untuk membahas soal nyamuk wolbachia ini.

Sebelumnya, Siti Fadilah Supari mengkritisi penyebaran jutaan nyamuk wolbachia sebagai upaya mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD). 

Menurutnya, cara itu bisa berdampak terhadap kedaulatan Indonesia karena belum tahu dampak dari penyebaran itu.

"Ini adalah program World Mosquito, bukan program kita tapi program filantropi. Nah, dari luar mereka peneliti, tapi yang diteliti adalah kita sendiri. Ini yang membuat ketidaknyamanan menurut saya sebagai bangsa yang berdaulat," ucap Siti Fadilah dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu, (12/11/2023).

"Dari segi kesehatan DBD, menurut saya telah terkendali. Kemenkes cukup berhasil dalam pengendalian DBD di Indonesia,” tambah dia.

Dia menjelaskan dirinya bukan menolak pihak lain melakukan penelitian pencegahan penyakit DBD di Indonesia. Namun, kata Siti, cara itu harus dilakukan dengan lebih transparan.

"Kita tidak menentang penelitian [DBD] dilakukan di luar oleh siapa pun, baik World Mosquito Program (WWP). Tetapi kalau mereka menggunakan masyarakat kita, seharusnya mereka menggunakan cara yang lebih transparan," tandas Siti. (saa)