Pemprov Sumsel Melibatkan Banyak Pihak Dalam Mengendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan

tvOnenews.com – Berbicara dalam sesi talkshow yang menjadi bagian dari the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change di Uni Emirat Arab, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni menjabarkan kebijakan yang dijalankan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Ia menuturkan langkah-langkah yang telah ditempuh mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum. Terkait upaya monitoring, Pemprov Sumsel memanfaatkan aplikasi SONGKET Sumsel (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan). Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis WebGIS sebagai pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan.

“Melalui SONGKET Sumsel, maka pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat,” kata Fatoni di UEA.

Sedangkan di tataran kebijakan, Pemprov Sumsel mengeluarkan SK Gubernur Sumsel No. 269 tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla Tahun 2023, serta Gubernur Sumsel No.302 tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutbunlah.

Kemudian pada langkah pencegahan, Pemprov Sumsel menggandeng aparat keamanan seperti TNI, Polri, hingga semua Organisasi Perangkat Daerah terkait. 

“Kami beberapa kali menggelar rapat koordinasi bersama FORKOPIMDA Prov dan Kab/Kota serta Pimpinan Perusahaan,” ujarnya.

Pemprov Sumsel juga menjalankan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) berupa hujan buatan sebanyak 12 Kali selama periode Juni sampai dengan November. Kegiatan TMC ini utamanya ditujukan untuk membasahi wilayah-wilayah yang sudah cukup lama tanpa hujan, terutama pada lahan gambut.