Pemprov Sumsel Gelar Rakor Kades, Lurah, Camat  Bahas Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Pemilu dan Pilkada

tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa (Kades), Lurah, Camat Se-Sumsel guna menyamakan persepsi dan menguatkan sinergitas antar pemerintahan. Melalui rakor ini dibahas tentang sejumlah program prioritas, yaitu penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membuka langsung rakor tersebut. Dalam arahannya, Fatoni menegaskan bahwa para Camat, Lurah dan Kepala Desa (Kades) merupakan garda terdepan dalam pemerintahan yang turun langsung ke masyarakat.

"Camat, Lurah dan Kades merupakan garda terdepan yang mengerti kondisi masyarakat, karena sehari-hari dengan masyarakat," ucap Fatoni di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Palembang, Sumatera Selatan.

Rakor tersebut mengusung tema ‘Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka Penanganan Stunting dan Pengendalian Inflasi serta Persiapan Pemilu Damai 2024 di Provinsi Sumsel’. Fatoni menilai sejauh ini program prioritas telah berjalan dengan baik, terlebih dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) beberapa waktu lalu.

"Penanganan karhutla di Sumsel mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Bahkan Sumsel berkesempatan memberikan persentase keberhasilan penanganan Karhutla di tingkat internasional yang dilaksanakan di Dubai baru-baru ini,” kata Fatoni.

Menurutnya, keberhasilan tersebut berkat kerjasama seluruh stakeholder dalam mengendalikan karhutla juga mengedukasi masyarakat atas dampak karhutla.

"Kita juga bersyukur kita telah mampu melewati masa-masa sulit, namun di hadapan kita masih ada Pekerjaan Rumah (PR) juga tanggung jawab bersama. Ada inflasi yang harus kita tangani bersama, masyarakat komponen dan seluruh lapisan masyarakat bergerak untuk menangani inflasi," harapnya. 

Tak hanya itu, apresiasi juga diberikan oleh residen RI Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Sumsel pada bulan Oktober lalu. Presiden Jokowi mengapresiasi penanganan inflasi di Provinsi Sumsel. Oleh karena itu, Fatoni mengajak para Camat, Lurah dan Kades untuk fokus dalam penanganan inflasi di wilayahnya masing-masing.

"Selain itu penanganan stunting kita terus bergerak, peran Camat, Lurah dan Kades sangat penting karena  mengetahui persis warganya yang stunting sehingga penanganannya juga tepat," ujarnya.

Fatoni berharap unsur pemerintah terus bergerak melakukan upaya konkret dalam menangani stunting. Salah satunya melalui program menjadi orang tua asuh stunting dan kemiskinan ekstrem sehingga penanganannya dapat tepat sasaran.

Sementara itu, terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Fatoni memberikan atensi khusus kepada jajaran Pemerintahan hingga tingkat RT/RW untuk mensukseskan pesta demokrasi. Salah satunya dengan tetap menjaga kondusifitas wilayah masing-masing daerah sehingga Sumsel zero konflik tetap terjaga.

"Kita harus tetap jaga Sumsel yang zero konflik. Kita harus terjaga Sumsel dengan damai, kita sudah banyak capaian prestasi dan cukup baik, kemajuan daerah sudah cukup baik. Namun masih perlu kita tingkatkan, kita terus jaga nama baik Sumsel yang kondusif ini, kita pelihara dan jaga agar Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan aman, nyaman dan sukses," ucap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir menilai rakor ini sangat penting untuk menyamakan program pemerintah pusat dan daerah.

"Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumsel dan Bupati/Walikota, Camat Lurah dan Kades se-Sumsel yang sudah menggelar kegiatan ini," ucapnya.

Menurutnya, program pemerintah pusat dapat dijalankan dengan baik di Provinsi Sumsel, seperti penanganan inflasi dan stunting. Kemudian terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada setidaknya ada tiga indikator penentu, yaitu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilu yang tinggi dan tidak terjadi konflik yang merusakan kesatuan dan persatuan bangsa. 

"Saya menekankan agar seluruh pihak terutama aparatur pemerintah harus bersikap netral," tegasnya.(ant/chm)