Tuntut Penyelesaian Kasus Apartemen Malioboro City, Korban Temui Sekjen Kemendagri

"Pertemuan dengan pihak Kemendagri yang diwakili kepala kepegawaian Kemendagri yang hadir menemui kami akan menyampaikan hasil diskusi terkait permasalahan Malioboro City di hadapan Pak Sekjen dan Dirjen Otda dan jajaran terkait dalam hal ini agar permasalahan nya segera terselesaikan," jelas Edi.

Selain itu Kemendagri akan mengawasi dan memonitor proses penyelesaian administrasi perijinan yang saat ini sedang dalam proses dilakukan MNC sebagai pemilik sah SHGB. Pihak Kemendagri akan melakukan kroscek dan memantau penyelesaian kasus Malioboro City dan memberikan solusinya terkait administratif regulasi sesuai poksinya.

"Kami terima kasih atas respon Bapak Sekjen Kemendagri dan jajaranya untuk memberikan atensi dan akan kawal hingga selesai dan segera pihak Kemendagri akan kordinasi langsung ke Pemda Sleman dan Pemprov DIY, karena dalam prosesnya nanti jika ada yang keliru maka akan ditegur dan segera akan ditindak ke Gubernur sesuai kewenangannya sebagai kepala daerah. Karena jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan akan dapat berefek pada iklim investasi kedepan di Sleman khususnya di D.I Yogyakarta," jelas Edi.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait bangunan yang berada di jalan Nasional namun pihak Kabupaten Sleman tidak mengetahuinya hingga terjadi mangkrak terlebih di lokasi tersebut ada Tanah Kas Desa

"Sampai ada yang mangkrak terlebih dalam kawasan tersebut ada Tanah Kas Desa yang sampai saat ini kasusnya sedang ditangani dan akan diperiksa oleh Polda DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY atas perintah dari Bapak Gubernur. Kenapa Pemkab Sleman sampai kecolongan hingga 3 Miliar yang belum dibayarkan pihak pengembang ke pihak Kantor Desa Caturtunggal hal. Kan hal ini berarti Pemkab Sleman tidak ada pengawasan atau sidak," jelas Edi.

Sementara itu, Sekertaris Paguyuban Konsumen Korban Malioboro City, Budijono menambahkan kementrian Dalam negeri dan komisi II akan memberikan Atensi terkait permasalahan Malioboro city. Terutama pada proses perijinan agar cepat kelar dan pertelaan dapat segera berproses.(nur/chm)