Marak Dugaan Intimidasi Keluarga Penerima PKH, Wisnu Wijaya Ingatkan Pasal 35 dan 36

Terkait dengan mekanisme penangguhan dan penghentian bansos PKH, Legislator PKS ini menjelaskan, berdasarkan Pasal 7-9 Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH, sanksi berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial PKH hanya dikenakan kepada KPM apabila tidak memenuhi kewajiban.

“Di antara kewajiban itu adalah memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun; mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat,” beber Wisnu.

Lebih lanjut, Wisnu mengatakan bahwa ketiga hal di atas bisa diketahui melalui mekanisme Verifikasi Komitmen oleh pendamping PKH setiap bulannya. 

Pendamping PKH melakukan pendampingan kepada para KPM sekaligus melakukan entry data Verifikasi Komitmen untuk mencatat kehadiran seluruh KPM pada setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 

“Data hasil entri Verifikasi Komitmen oleh pendamping PKH dikirimkan ke Pusdatin Kemensos RI sebagai salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan,” tuturnya.

Jadi, demikian Wisnu menyimpulkan, sepanjang KPM PKH merasa telah menunaikan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku, maka tidak perlu khawatir bansosnya akan dicabut.

“Jenjang kepesertaan PKH maksimal sampai 5 tahun dan Kemensos RI telah, sedang dan akan terus mengupayakan para penerima manfaat bisa graduasi tepat waktu. Dan kami, Komisi VIII DPR, berkomitmen melindungi para KPM semisal ada ancaman atau intimidasi oleh pihak lain,” pungkas Wisnu. (aag)