ESDM dan KLHK Diminta Bentuk Tim Terpadu, Usut Dugaan Pencemaran Lingkungan di Barito Utara

"Sehingga diduga kegiatan PT Kimia Yasa secara nyata telah melanggar UU Lingkungan Hidup, UU Migas serta UU Perhubungan," tambah Yusri.

Selain itu lanjut Yusri, menurut informasi NCW Kalteng bahwa PT Kimia Yasa belum mendapat izin prinsip dari Bupati Barito Utara untuk izin terminal khusus dan izin penyimpanan dan penimbunan kondensat, izin gangguan, izin metering dan kalibrasi, IMB gudang penyimpanan serta belum memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO). 

Oleh karenanya kata Yusri, jika informasi NCW Kalteng benar adanya, maka bisa menjadi persoalan serius yang harus menjadi atensi khusus penegak hukum. Sebab telah melanggar banyak aturan dan khususnya di area lapangan migas yang mudah terbakar dan meledak.

"Itu berisiko tinggi, operator WK Migas Medco Bengkanai seharusnya menjalankan standar Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) dan  Health Safety Security Environment (HSSE) ketat yang telah ditetapkan oleh Ditjen Migas dan SKK Migas melalui Pedoman Tata Kerja (PTK) nomor 05 tahun 2018."

"Bahkan sejak tahun 2020, semua KKKS dalam beroperasi sudah mulai menerapkan  Electronic Contractor Health Safety Environment Management System (E-CHSEMS)," timpal Yusri. 

Oleh sebab itu, kata Yusri, sebaiknya NCW Kalteng bisa segera melaporkan semua temuannya kepada Polda Kalimantan Tengah atau Polres Barito Utara untuk melakukan penyilidikan dan penyidikan. "Sebab kita negara hukum, tidak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini," pungkas Yusri.