Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Berkolaborasi Secara Inklusif Bersama Masyarakat

Sebagai sebuah unit dengan tugas dan fungsi analisis kebijakan, BSK Hukum dan HAM membuka ruang diskusi bersama dengan perwakilan NGO. Antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Think Policy, Tanoto Foundation, Koneksi Indonesia Inklusif, Nalar Institute.

Kemudian juga ada perwakilan mahasiswa dari berbagai Universitas di Jakarta. Serta perwakilan pegawai Badan Strategi Kebijakan Kementerian Luar Negeri. 

Menghadirkan dua narasumber ahli Rizky Argama dari STIH Indonesia Jentera/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Kemudian Budiati Prasetiamartati dari Ocean Program Director Konservasi Indonesia.

Acara yang dipandu oleh Kepala BSK Kumham Ambeg Pramarta ini juga bertujuan untuk menerima masukan dari berbagai pihak. Sekaligus meningkatkan kualitas analisis kebijakan.

“Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM tidak hanya sekedar nama, namun merupakan badan yang benar-benar strategis. Harapannya ke depan akan ada kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berkualitas namun juga bermanfaat bagi masyarakat," kata Rizky Argama.(chm)