Kebijakan Pariwisata Daerah Perlu Didorong, BULD DPD RI Laksanakan RDPU

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) Maulana Yusran, mengungkapkan permasalahan mendasar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pariwisata karena tidak sejalannya peraturan/kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Pariwisata tidak memiliki pegangan dan perkembangannya hanya terjadi secara spontanius yang berdampak pada kualitas lingkungan jadi menurun, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, pelayanan pariwisata kurang prima dan kepasitas SDM pariwisata masih rendah”, ungkap Maulana.

Ketua Bidang Advokasi (DPP GIPI) Hellen Sarita de Lima sependapat dengan Maulana agar dilakukannya kolaborasi antar pemangku kebijakan dengan stakeholder untuk membangun pariwisata di daerah.(chm)