Ketua BKSAP Fadli Zon Temui Presiden Majelis Umum PBB, Serukan Reformasi PBB

tvOnenews.com - Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Majelis Umum PBB, HE. Dennis Francis, di Markas Besar PBB di New York. Pada kesempatan itu, Fadli Zon yang juga Executive Committee di IPU (Organisasi Parlemen Dunia) menyerukan perlunya reformasi organisasi internasional tersebut khususnya dalam hal pengambilan keputusan di Dewan Keamanan. 

Seruan ini disampaikan seiring  pengesahan resolusi Admission of new Members to the United Nations pada 10th Emergency Special Session dari Majelis Umum PBB yang memberikan hak-hak dan privilese tambahan kepada Palestina dalam berpartisipasi di PBB. Resolusi Majelis Umum PBB yang mencerminkan kehendak mayoritas bangsa-bangsa tersebut juga menganggap Palestina layak menjadi anggota PBB. 

Tantangan berikutnya adalah memastikan Dewan Keamanan PBB menindaklanjutinya dalam pembahasan berikutnya. Hak veto terus menjadi hambatan dalam multilateralisme. “DPR RI berpandangan melalui kepemimpinan di Majelis Umum PBB, reformasi organisasi termasuk DK PBB dapat dilakukan, dan dapat menjadi agenda bagian dari kesepakatan KTT Untuk Masa Depan atau UN Summit for the Future pada September nanti,” jelasnya lebih lanjut. 

Fadli Zon mengapresiasi kepemimpinan Presiden Majelis Umum PBB dalam beragam isu termasuk isu Palestina. Ia mendorong aktifnya kepemimpinan Presiden Majelis Umum PBB untuk menegaskan hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia yang telah menjadi nilai universal untuk terus dihormati. 

“Kami juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya UNRWA Pledging Conference yang menegaskan kembali upaya pendanaan terhadap organisasi dimaksud. Indonesia juga meningkatkan kontribusi regularnya dari sekitar US$ 600.000 pada 2023 menjadi US$ 1.200.000 per tahun pada 2024 dan dana hibah senilai US$ 2.000.000,” tambahnya. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mendorong agar diplomasi parlemen dapat menjadi agenda pembahasan di Majelis Umum PBB. Diplomasi Parlemen menjadi fitur tersendiri dalam pertumbuhan arsitektur multilateralisme dan meluasnya aktor tata kelola global (global governance). “Apapun yang menjadi kesepakatan di PBB harus diterjemahkan pula di level domestik melalui pembahasan dengan Parlemen di tingkat nasional. Untuk itulah, Parlemen perlu pula mengetahui isu-isu dan agenda internasional, termasuk mendukung kepentingan-kepentingan diplomasi negara,” kata Fadli. 

Pada kesempatan itu, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua GOPAC (Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi), juga mengharapkan agar organisasi antarparlemen dalam isu korupsi dapat meraih status Pengamat Tetap (Permanent Observer) di Majelis Umum PBB. Setidaknya tiga organisasi antarparlemen, yakni IPU, Parliamentary Assembly of the Mediterranian (PAM), dan Latin American Parliament (Parlatino), telah mendapatkan status Pengamat Tetap di Majelis Umum PBB.