- Istimewa
UKP Mardiono ke Manado, Dorong Pemerataan Ekonomi Untuk Turunkan Angka Kemiskinan-Perkuat Ketahanan Pangan
tvOnenews.com - Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono mendorong Pemerintah Kota Manado untuk melakukan berbagai cara demi terus meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Salah satunya dengan mendorong pengembangan UMKM setempat, karena Manado terkenal sebagai destinasi pariwisata turis lokal dan mancanegara.
Hal tersebut diungkapkannya saat bertemu dengan Walikota Manado Andrei Angouw, di Kantor Dinas Walikota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (18/7/2024).
“Bila kinerja pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tiap daerah positif, sudah secara otomatis angka kemiskinan bisa dikendalikan. Salah satunya dengan cara mendorong pengembangan UMKM agar masuk ke dalam sektor industri atau hilirisasi,” tutur Muhamad Mardiono.
Muhamad Mardiono pun mengapresiasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kota Manado yang sudah pulih perlahan sejak Covid-19. Begitu juga dengan tren penurunan persentase penduduk miskin yang sebelumnya 7,38 persen menjadi 7,25 persen di Maret 2024.
“Saya sudah lama tidak datang ke Kota Manado. Sehingga kalau dilihat sudah jauh sekali perkembangannya, terutama dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayahnya yang semakin baik, termasuk di bidang pengetasan kemiskinan dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Sementara, Wali K
ota Manado Andrei Angouw berharap pertemuan kali ini dapat membawa kebaikan yang berujung untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Kota Manado.
“Kita sangat berterima kasih dan senang atas kunjungan Bapak Mardiono selaku UKP. Kita berharap masukan ini bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang tentu ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Andrei.
Adapun kedatangan Muhamad Mardiono ke Kota Manado untuk berdiskusi secara langsung dengan Walikota Manado beserta jajaran demi menyerap masukan dalam ruang lingkup kerja UKP. Kemudian, nantinya masukan tersebut akan dikaji dan dievaluasi menjadi rekomendasi kebijakan yang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi masukan bagi kementerian atau lembaga terkait.(chm)