9 Provinsi Khusus dan Istimewa Hadiri Fordasi 2024 di DIY, Diskusikan Inovasi Pembangunan Daerah

tvOnenews.com - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2024. Dihadiri sembilan provinsi dengan status khusus dan otonomi, forum ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi dalam pembangunan daerah.

Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho menuturkan, Fordasi 2024 digelar mulai 27-29 Agustus dengan mengusung tema 'Kolaborasi Fordasi dalam Membangun Sumber Daya Manusia Kreatif dan Inovatif Menuju Indonesia Emas'.

Forum tahunan ini dilandasi dengan semangat 'Pesan Manokwari' yang dihasilkan pada Fordasi 2023. Pesan ini mengenai kemitraan untuk peningkatan daya saing daerah pada daerah khusus dan atau istimewa. Serta meningkatkan koordinasi kemitraan yang lebih intensif antar daerah desentralisasi asimetris dalam rangka membangun kerjasama yang lebih spesifik dan konkret dalam mengatasi persoalan terkait kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi, ketahanan pangan, perubahan iklim dan pemanasan global, kelestarian hutan dan kehilangan keanekaragaman serta kejahatan lintas batas.

"Fordasi ini menjadi bukti nyata komitmen daerah-daerah dalam membangun Indonesia yang lebih maju melalui kolaborasi dan inovasi," katanya, Selasa (27/8/2024).

Dijelaskan Aris, awalnya ada lima provinsi yang menjadi anggota Fordasi di antaranya DKI Jakarta, DI Aceh, DIY, Papua dan Papua Barat. Namun pada 2023 terdapat penambahan empat provinsi meliputi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Tahun ini, DIY menjadi tuan rumahnya.

"Setiap provinsi rata-rata mengirimkan peserta sekitar 20 orang. Jadi kemungkinan sekitar 200 tamu dan kami siapkan semuanya. Delapan provinsi di luar DIY hadir melalui penjabat gubernurnya. Sedangkan, DI Aceh diwakili pejabat setingkat sekretaris daerah," ucap Aris.

Selain itu, Paniradya Pati Kaistimewan DIY juga menggandeng beberapa kementerian di antaranya Bapenas, Kemendagri, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kemenkopolhukam hingga ATR/BPN.