Masyarakat Pemantau Pilkada Laporkan Ketua KPUD Kaltim dan angggota KPUD Kukar ke DKPP

Karenanya, Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Komite Anti Korupsi Indonesia, dan Indonesia Development Monitoring meminta agar DKPP dapat menerima dan mengabulkan pengaduan yang diajukan.

"Selanjutnya, menyatakan para teradu melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada para teradu," tegasnya. 

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari KPUD Kaltim dan Kukar. (ebs)