Sudah Waktunya Indonesia Melakukan Hilirisasi Produk Pertambangan

tvOnenews.com - Dalam menatap keberhasilan dunia pertambangan di tanah air khususnya pada masa transisi peralihan kepemerintahan dari Jokowi Widodo/Ma'ruf Amin ke Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka, Direktur eksekutif Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) - Wisnu Salman merasa optimis bahwa masa depan dunia tambang di tanah tetap bersinar.

Menurut Wisnu yang juga menjabat sebagai Direktur utama di PT Geo Mining Berkah (GMB), Indonesia yang memiliki cadangan tambang melimpah sudah waktunya melakukan end product atau mengelola produk hingga akhir.

"Untuk menjadi negara maju, hilirisasi industri dunia pertambangan sudah waktunya dilakukan. Negara Indonesia akan menjadi negara maju jika produk pertambangan seperti bauksit, nikel dan tembaga tidak diekspor mentah melainkan harus diolah pada industri olahan hingga menjadi produk jadi," ungkap Wisnu pada Minggu (12/10).

Produk jadi seperti baterai yang membutuhkan banyak kandungan nikel lanjut Wisnu sudah waktunya dikelola dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Dengan melakukan hilirisasi menjadi sebuah produk akhir, Wisnu meyakini untuk menjadi negara maju akan lebih cepat dicapai oleh Indonesia.

"Kita kan tahu bahwa Indonesia sebagai negara penghasil terbesar nikel di dunia serta diperhitungkan oleh negara-negara lain. Jika Indonesia bisa banyak memproduksi produk akhir tentunya Indonesia bisa menentukan harga nikel di pasaran dunia," jelas Wisnu lagi.

Saat ini hilirisasi mineral dan batubara (minerba) baru mencapai 30% produk pengolahan, lalu menjadi produk akhirnya berada di negara investor. Adapun tujuan ekspor tambang mentah terbesar saat ini lanjut Wisnu adalah ke negeri China sebagai investor terbesar.

Prabowo/Gibran diharapkan oleh Wisnu harus bisa menaikan nilai tambah produk tambang mentah, menjadi lebih bernilai jual tinggi ketika bisa diolah menjadi produk siap pakai.

Saat disinggung masih banyaknya penambangan ilegal, Wisnu menyatakan perlu komitmen yang kuat dari pemerintah. Pengurusan perizinan yang panjang saat ini perlu dikurangi agar bisa lebih cepat dan efisien dalam segi biaya.

"Pengurusan perizinan pertambangan yang panjang dan rumit menjadikan biaya perizinan mahal. Saya harapkan kedepannya perizinan lebih mengedepankan perizinan online sehingga lebih mudah dan cepat," lanjut Wisnu Salman.

Dalam catatan Wisnu, jika Prabowo/Gibran memerintah dirinya berharap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) terus diperbanyak. Jika WPR banyak, otomatis Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diajukan oleh masyarakat juga kian banyak sehingga potensi terjadi pergerakan roda ekonomi kian tinggi.

Untuk IPR perorangan lanjut Wisnu bisa mendapat izin pertambangan 5 hektare, sementara untuk izin pertambangan koperasi bisa mencapai 10 hektare. Untuk memberantas pertambangan ilegal, Wisnu menegaskan pemerintah harus memperbanyak WPR dengan melibatkan DPRD Kabupaten. Jika pemerintahan Prabowo/Gibran serius membenahi tambang ilegal, Wisnu optimis persoalan tambang ilegal akan selesai.(chm)