Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian HAM Naik Sampai Rp20 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) yakni Natalius Pigai mengungkapkan harapan bahwa Tim Transisi Kementerian merombak anggaran Kementerian HAM. Ia merasa hal tersebut perlu dilakukan karena pagu kementeriannya sangat kecil. 

Perombakan ini juga dinilai perlu lantaran Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang khusus untuk penanganan HAM di Indonesia pada pemerintahannya. 

"Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat kementerian lain," tutur Natalius Pigai di Kemenkumham, Senin (21/10/2024). 

"Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan, kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin," ucap Pigai.

Soal besaran dana yang diperlukan, Natalius Pigai selaku Menteri HAM menjawab bahwa bidang yang ia pimpin harus memiliki anggaran lebih dari Rp20 triliun. 

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," tambahnya. 

Menurut Pigai, dana tersebut bisa digunakan untuk banyak hal yang terdiri dari fisik dan non-fisik seperti seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat.

Pembangunan HAM menurut dia, tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

“Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup?” ucap Menteri HAM.

Pigai juga menyebutkan bahwa Kementerian HAM merupakan pengembangan dari Kemenkumham. Selain Kementerian HAM, ada dua kementerian pecahan lainnya, yakni Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebelumnya, Nico Afinta selaku Sekretaris Jenderal Kemenkumham menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 sebesar Rp64,855 miliar. Angka tersebut adalah 0,31 persen dari pagu anggaran Kemenkumham.

“Kementerian HAM Rp64,855 miliar yang dialokasikan untuk program pelindungan dan penegakan HAM, edukasi publik tentang HAM, serta pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di bidang HAM global,” kata Nico.

Adapun pagu anggaran Kementerian Hukum adalah 35,14 persen dari pagu anggaran Kemenkumham, yaitu Rp7,294 triliun. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapat pagu anggaran Rp13,397 triliun atau setara 64,64 persen dari pagu anggaran Kemenkumham. (ant/nsp)