Kebijakan Presiden Prabowo Inisiasi Maung sebagai Mobil Dinas Pejabat Negara Menuai Dukungan

“Ini bisa jadi momentum sejarah. Jadi tidak hanya kepada Menteri, Wakil Menteri atau pejabat eselon I di pusat saja, tapi akan lebih baik jika presiden memberikan perintah ke bawah (walikota/bupati/ gubernur), untuk menggunakan mobil (dengan jenis) yang sama,” usulnya.

Buya Syarfi mengaku miris menyaksikan di beberapa tempat, kepala-kepala daerahnya seperti berlomba-lomba memiliki mobil dinas impor terbaru dan termahal hanya untuk terlihat keren semata.

Bahkan lanjut Buya Syarfi. Salah satu daerah di Sumatera, ada yang harga mobil dinas kepala daerahnya jauh lebih mahal dari pada PAD daerah itu sendiri dalam satu tahun.

“Ada yang menggunakan Alphard, Land Cruiser bahkan Lexus. Ini harus dihentikan dan Presiden perlu menentukan standar nasional mobil dinas Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I hingga Bupati, Walikota dan Gubernur,” ungkapnya.

Masih kata Buya Syarfi, ukuran keberhasilan kepemimpinan kepala daerah tidak dilihat dari merek mobil dinas yang ia gunakan. Karena mobil dinas bukan untuk gagah-gagahan atau sarana bersenang-senang, tetapi untuk memudahkan dan mendukung aktivitas kepala daerah dalam melayani masyarakat.

“Untuk apa pejabat terlihat mewah tetapi rakyatnya miskin. Dan untuk apa pejabat terlihat gagah tetapi dibalik itu rakyatnya susah berobat, tidak ditanggung BPJS,” ujar Buya Syarfi.

Syarfi juga menyoroti gaya hedon sejumlah kepala daerah yang menolak menggunakan mobil dinas resminya karena merasa mampu membeli mobil mewah yang lebih baik dengan uang pribadinya sendiri.