Kebijakan Presiden Prabowo Inisiasi Maung sebagai Mobil Dinas Pejabat Negara Menuai Dukungan

tvOnenews.com - Ketua Umum Pimpunan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti), Buya H. Syarfi Hutauruk memuji dan mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto, terkait kepemimpinan yang sederhana dan menggunakan produk dalam negeri dalam bertugas, khusus di jajaran kabinet yang ia pimpin.

Perintah tersebut, menurut Buya Syarfi sudah sangat tepat dan perlu secepatnya diaktualisasikan.

“Terhadap ini, Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo. (Kebijakan) ini akan membuat siklus ekonomi dalam negeri berputar,” katanya, di Jakarta, Jum’at, (01/11/2024).

Bahkan, lanjut mantan Walikota Sibolga periode 2010-2015 dan 2016-2021 yang berhasil meningkatkan PAD Sibolga hingga 300 persen tersebut, akan lebih baik lagi jika kebijakan tersebut juga dilaksanakan pada level daerah baik kabupaten/kota atau provinsi.

Sehingga seluruh kepala daerah wajib menggunakan mobil ‘Maung’ sebagai kendaran dinas resmi di daerahnya masing-masing.

Apalagi, pada November 2024 ini, seluruh Kab/Kota dan Provinsi akan melaksanakan Pilkada Serentak yang melahirkan ratusan kepala daerah baru.

Pemimpin baru hasil Pilkada Serentak tahun 2024 tersebut dapat didorong merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil dinas ‘Maung’ secara massal oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Ini bisa jadi momentum sejarah. Jadi tidak hanya kepada Menteri, Wakil Menteri atau pejabat eselon I di pusat saja, tapi akan lebih baik jika presiden memberikan perintah ke bawah (walikota/bupati/ gubernur), untuk menggunakan mobil (dengan jenis) yang sama,” usulnya.

Buya Syarfi mengaku miris menyaksikan di beberapa tempat, kepala-kepala daerahnya seperti berlomba-lomba memiliki mobil dinas impor terbaru dan termahal hanya untuk terlihat keren semata.

Bahkan lanjut Buya Syarfi. Salah satu daerah di Sumatera, ada yang harga mobil dinas kepala daerahnya jauh lebih mahal dari pada PAD daerah itu sendiri dalam satu tahun.

“Ada yang menggunakan Alphard, Land Cruiser bahkan Lexus. Ini harus dihentikan dan Presiden perlu menentukan standar nasional mobil dinas Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I hingga Bupati, Walikota dan Gubernur,” ungkapnya.

Masih kata Buya Syarfi, ukuran keberhasilan kepemimpinan kepala daerah tidak dilihat dari merek mobil dinas yang ia gunakan. Karena mobil dinas bukan untuk gagah-gagahan atau sarana bersenang-senang, tetapi untuk memudahkan dan mendukung aktivitas kepala daerah dalam melayani masyarakat.

“Untuk apa pejabat terlihat mewah tetapi rakyatnya miskin. Dan untuk apa pejabat terlihat gagah tetapi dibalik itu rakyatnya susah berobat, tidak ditanggung BPJS,” ujar Buya Syarfi.

Syarfi juga menyoroti gaya hedon sejumlah kepala daerah yang menolak menggunakan mobil dinas resminya karena merasa mampu membeli mobil mewah yang lebih baik dengan uang pribadinya sendiri. 

Katanya, andai seorang pemimpin membeli mobil mewah dengan uang pribadi dan digunakan sebagai mobil dinas, hal tersebut tetap tidak patut dilakukan dan dipertontonkan di tengah himpitan ekonomi rakyat yang serba sulit saat ini.

“Saya tidak antipati dengan segala kemewahan yang bisa dibeli para pejabat dewasa ini. Hanya saja, tugas pemimpin adalah memberi keteladanan, mengerti keadaan rakyatnya. Maka pengendalian diri menjadi penting. Begitu cara pemimpin menghormati rakyatnya,” tambahnya.

Dengan demikian, lanjut peraih penghargaan Universal Healt Coverage (UHC) Award 2017 dan 2018 dari Presiden RI Joko Widodo ini, apa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo adalah sebuah keharusan agar pada hati dan sanubari para pejabat dan pemimpin lahir rasa empati dan kepedulian terhadap warga masyarakat yang dipimpinnya.

“Ini sudah benar, dan Perti mendukung kebijakan ini seratus persen,” tegasnya.

Buya Syarfi, yang pernah tiga periode menjadi anggota DPR RI ini juga mengungkapkan, dengan menggunakan mobil dinas buatan dalam negeri, selain membangkitkan industri otomotif dalam negeri dan menggerakkan ekonomi, juga menggerakkan nilai moral pemimpin sebagai panutan dan teladan bagi jajaran dibawahnya hingga rakyat biasa.

“Kalau Pak Presiden telah mengintruksikan setiap pejabat memimpin dengan sederhana, tidak mempertontonkan kemewahan, maka tentu apa yang dicontohkan oleh pemimpin tertinggi tersebut akan turun level pemimpin dibawahnya bahkan hingga rakyat biasa,” pungkasnya.(chm)