Gembong Warsono Kritik Pemprov DKI Jakarta Lalai Awasi Holywings

Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang lalai mengawasi izin usaha. Salah satunya adalah izin usaha Holywings.

"Ini ketika sudah ramai baru berbuat dan seolah-olah dilakukan penindakan karena ada perintah. Tidak baik juga," kata Gembong, Selasa (28/6/2022).

Gembong mengatakan Holywings sudah beroperasi sejak lama. Namun, pelanggaran izin itu baru terungkap ketika Holywings sedang disorot karena kasus promosi bisnis yang berbau SARA.

Padahal, lanjut Gembong, Pemprov DKI melalui dinas terkait menerima laporan berkala dari pelaku usaha setiap enam bulan sekali.

"Sudah ada pelanggaran sekian bulan kok baru ada penindakan. Sudah ramai, sudah viral, baru Pemprov bertindak," ujarnya.

Gembong meminta Pemprov DKI memikirkan nasib 3.000 karyawan Holywings yang terancam menganggur karena usaha tersebut ditutup serentak di 12 gerai.

"Kalau pengawasan sejak dini, dampak tidak akan timbul. Kelalaian Pemprov DKI mengakibatkan dampak luar biasa terhadap karyawan. Hal ini ke depannya tidak boleh terjadi lagi. Jangan anggap hal sepele," kata Gembong.