Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk subsidi energi berpotensi melebar Rp198 triliun jika harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar tidak naik.

“Kita perkirakan subsidi harus nambah bahkan mencapai Rp198 triliun. Kalau kita tidak menaikkan BBM, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan pembatasan maka (subsidi) Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Sri Mulyani menuturkan subsidi energi sendiri sudah mengalami kenaikan tiga kali lipat yaitu dari Rp158 triliun ke Rp502,4 triliun, namun ternyata belum cukup untuk menutup kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun.

Subsidi energi sendiri terakhir dinaikkan pada Juli menjadi Rp502,4 triliun melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022 sebagai konsekuensi agar tidak menaikkan harga BBM, LPG dan tarif listrik di tengah harga energi dunia yang melonjak.

Kenaikan subsidi energi menjadi Rp502,4 triliun pada Juli lalu dilakukan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 100 dolar per barel, kurs Rp14.450 per dolar AS, dan volume 23 juta kiloliter hingga akhir 2022.

Di sisi lain Sri Mulyani mengatakan yang terjadi saat ini justru harga minyak mentah terus mengalami kenaikan hingga di atas 100 dolar per barel dengan kurs sebesar Rp14.750 per dolar AS yang berarti melemah sekitar empat persen.

“Harganya 5 persen lebih tinggi kan kita asumsikan 100 dolar per barel ternyata 104,9 dolar per barel,” ujar Sri Mulyani.

Terlebih lagi konsumsi masyarakat saat ini terhadap BBM bersubsidi sangat meningkat dari perkiraan 23 juta kiloliter hingga akhir tahun menjadi 29 juta kiloliter.

“Berdasarkan proyeksi konsumsi yang sekarang terjadi kalau form ini sama sampai akhir tahun akan mencapai 29 juta kiloliter (dari perkiraan 23 juta kiloliter),” kata Sri Mulyani.

Oleh sebab itu ia menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa anggaran subsidi energi yang telah ditetapkan sebesar Rp502,4 triliun akan terlampaui jika tidak dilakukan langkah-langkah mitigasi.

Ia menjelaskan sebenarnya terdapat tiga pilihan langkah mitigasi yaitu pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi, menaikkan pagu anggaran subsidi energi menjadi Rp698 triliun, atau menaikkan harga BBM bersubsidi.

Jika harus menaikkan subsidi menjadi Rp698 triliun, Sri Mulyani mengaku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat berat mengingat subsidi energi pun telah naik tiga kali lipat dari yang ditetapkan sebesar Rp158 triliun.

“Jadi apapun keputusan nanti pasti akan disampaikan dalam rapat. Para menteri sekarang terus berkoordinasi,” tegas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan saat ini pemerintah sedang berhitung untuk menaikkan harga BBM subsidi. 

Menurut Luhut, selama ini subsidi yang dikeluarkan lewat APBN untuk mempertahankan harga BBM sudah terlalu membebani anggaran negara.

Luhut mengatakan, rencananya pada minggu depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bicara ke publik soal keputusan kenaikan harga BBM. 

"Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dan juga itu solar, modeling ekonominya (hitung-hitungan) sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Pak Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini," ujar Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin yang disiarkan secara virtual, dikutip tvOnenews, Selasa (23/8/2022).

Tanggapan Jokowi Soal Kenaikan BBM

Sementara menanggapi isu terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Pertalite.

“Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” tegas Presiden dalam keterangannya usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, pada Selasa (23/8/2022).

Menurut Presiden, kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” tutur Presiden.

Selain daya beli dan konsumsi masyarakat, Presiden juga mengingatkan jajarannya terhadap kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

“Kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya. (ant/put)