Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ngotot ingin program sumur resapan terus dilanjutkan kendati DPRD DKI Jakarta tidak menyetujui.

Pernyataan tersebut pun dikonfirmasi langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Meski anggaran ditolak oleh DPRD, tetapi Riza mengatakan adanya sumur resapan ini memberikan manfaat cukup mengendalikan banjir.

“Pemprov kan pernah menganggarkan dan melaksanakan. Kemudian juga kemarin kan tidak disetujui oleh DPRD. Sekarang juga Pemprov merasa perlu bahwa sumur resapan ini dirasakan manfaatnya,” kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini menuturkan soal sumur resapan ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pj Gubernur.

“Sumur resapan ini cukup memberikan pengaruh yang positif pada penanganan banjir. Namun demikian, teman-teman DPRD kan sampai hari ini belum menyetujui,” tuturnya.

“Itu nanti akan masih dibahas. Pembahasan nanti kan pada Pj Gubernur ya tentang program-program untuk 2023,” lanjutnya.

Melansir keterangan yang diberikan Riza, saat ini pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan pembahasan anggaran.

Sementara itu, program-programnya nanti akan dibahas lebih detail dengan DPRD.

“Pembahasan anggaran sekarang ini kami sudah menyiapkan, tapi nanti program-programnya, pembahasan detailnya bersama DPRD. Saya kira nanti setelah tanggal 16 itu artinya sudah menjadi kewenangan Pj Gubernur,” ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah berharap di tahun 2023 jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan pembangunan sumur resapan perlu dikaji lebih serius.

“Saya hanya berharap untuk 2023 kalau memang Pemprov DKI Jakarta mau menganggarkan sumur resapan, saya minta untuk dikaji betul-betul,” jelas Ida di DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Dalam hal ini, Ida menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan fokus pada titik lokasi pengerukan tanah agar tidak ada kebocoran air.  

“Pahami titik lokasinya, titik tepatnya. Jangan dia bikin sumur resapan baru 1-2 meter, digali sudah keluar air. Percuma dong bikin sumur resapan,” tuturnya.

Politikus PDIP ini memberikan contoh di sebuah kelurahan terdapat 17 hingga 23 titik sumur resapan dalam satu halaman. Hal ini bisa terjadi karena tidak melalui proses kajian matang.

“Air tanah kita memang karena airnya selalu diambil masyarakat akhirnya kan kurang air tanah itu akhirnya membuat dia turun. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi di 2023,” pungkas Ida. (agr/nsi)