Jakarta - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tegaskan tidak ada lagi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Ya, TGUPP itu kan tergantung selera Gubernur masing-masing, dulu bagus, semuanya bagus," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara (Kasetpres) ini mengaku untuk sementara waktu ini tidak membutuhkan TGUPP.

"Kalau sekarang sih enggak ada ya," pungkasnya.

Sementara diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta minta semua anggota TGUPP DKI Jakarta dihapus dan tidak lagi bekerja di lingkungan Pemprov. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab usulan yang sebelumnya dituturkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. 

Menurut Riza, TGUPP akan habis masa jabatannya jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berakhir pada 16 Oktober 2022.

"Ya memang habis. Dia juga akan habis masanya. Kecuali nanti diserahkan kepada Pj Gubernur selanjutnya apakah merasa perlu adanya TGUPP atau tidak," jelas Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). 

Politikus Partai Gerindra ini menilai kehadiran TGUPP membantu Pemprov DKI Jakarta dalam proses percepatan pembangunan.

"Ya memang kalau itu kan sesuai dengan ketentuan aturan. Kan namanya tim TGUPP kan tim untuk melakukan percepatan pembangunan. Jadi ke depan itu kewenangan Pj Gubernur," katanya.

Antidot Sudah Mulai Didistribusikan ke Rumah Sakit

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal penyaluran mobile antidot atau obat penawar racun akibat gagal ginjal akut langsung didistribusikan ke rumah sakit yang menangani.

Penyaluran ini pun telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. 

"Jadi terkait dengan mobile antidot ya, itu sudah dikoordinir oleh Kemenkes dan distribusinya nanti langsung ke RS sesuai dengan kebutuhan," tuturnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/10/2022).

Lebih lanjut, Heru mengatakan pendistribusian antidot ke rumah sakit terkait berdasarkan arahan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Tentunya perawatan itu nanti yang mana yang lebih banyak, di sini ada RSCM, dan tentunya obat dikirim ke sana dan RS sesuai arahan dari Dinkes," ujarnya.

Namun saat ditanya berapa banyak antidot yang dialokasikan untuk DKI Jakarta, Heru tidak mengungkapkan jumlahnya. 

"Pendistribusian sesuai dengan jumlah pasien, ya, dikirim sesuai kebutuhan dari Ibu Kadis. Sesuai dengan kebutuhan," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengaku tidak mengetahui berapa banyak obat fomepizole dari Singapura dan Australia yang didistribusikan ke Jakarta. 

"Tentu yang tahu persis (alokasi fomepizole), karena langsung ke faskes (fasilitas kesehatan) yang akan melakukan perawatan. Mungkin bisa nanti teman-teman Kemenkes yang bisa menyampaikan," kata Widyastuti saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/10/2022). 

Hal ini dikatakan Widyastuti setelah mengikuti rapat kerja dengan Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, terkait penjelasan perkembangan penanganan kasus gagal ginjal akut. 

Diketahui, fomepizole sebagai antidotum untuk pengobatan gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal (atypical progressive acute kidney injury), Fomepizol diharapkan mampu menangkal senyawa berbahaya yang ada di dalam tubuh. 

Antidotum sendiri merupakan kebijakan dari Kemenkes guna menekan angka kasus gagal ginjal akut yang dialami anak-anak karena obat sirup.

"Tentu kebijakannya ada di Kemenkes, jadi kami mengikuti sesuai arahan Kemenkes. Semua antidotum yang ada di Kemenkes dikelola dan akan didistribusikan ke wilayah yang memang melakukan perawatan dan ada kasusnya," ujarnya. 

Mewakili pihaknya, Widyastuti kembali menegaskan bahwa dia tidak memiliki data penyebaran atau alokasi fomepizole di berbagai daerah. (agr/muu)