Jakarta - Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad mempertanyakan mengapa pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) rendah dalam total Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dalam hal itu, Idris meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi potensi pendapatan dari pengelolaan BMD. 

Hal tersebut diutarakan Idris saat BANGGAR DPRD DKI Jakarta tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2023, di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2022). 

"Contohnya tahun 2022 dari PAD sebesar 55 triliun, pendapatan dari BMD kita tidak sampai 700 miliar," kata Idris. 

Pemprov DKI Jakarta diketahui menurunkan target pendapatan dari pemanfaatan BMD secara signifikan pada KUA PPAS 2023. 

"Tahun ini target dari pemanfaatan BMD diproyeksikan tidak dapat tercapai. Kalau target tidak tercapai, ya dievaluasi gimana tahun depan bisa tercapai. Bukan malah diturunkan signifikan," ujarnya. 

Berdasarkan pantauan pemaparan KUA PPAS 2023, Pemprov DKI Jakarta telah menargetkan pendapatan dari pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan menjadi Rp 48,860 miliar. Sementara target di tahun 2022 sendiri adalah sebesar Rp 643,355 miliar. 

"PAD kita terlalu tergantung pada pajak daerah di mana pajak daerah itu kan dipungut dari masyarakat. Kalau kita bisa memaksimalkan pemanfaatan aset, kita bisa kurangi beban pajak ke masyarakat dan pengusaha," pungkas Idris. 

Dia pun berharap, harapannya dalam Raperda Pengelolaan BMD yang saat ini tengah berlangsung diperbincangkan DPRD dapat menjadi instrumen yang membantu Pemprov DKI Jakarta dalam memaksimalkan potensi pendapatan ini. (agr/put)