MenKopUKM Sampaikan 26 Rekomendasi Kebijakan dalam Gelaran G20

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyampaikan 26 rekomendasi kebijakan dalam gelaran G20 dengan empat kategori kebijakan, antara lain kebijakan terkait dengan women empowerment dan gender equality, green economy dan SDG’s, digital transformation, serta kebijakan yang berkaitan dengan global value chain.

"KemenKopUKM merekomendasikan penguatan ekosistem bisnis milik perempuan untuk meningkatkan keuntungan dan akses pasar yang lebih baik,” kata MenKopUKM Teten Masduki usai Rapat Terbatas bersama Presiden RI dengan topik "Evaluasi Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20" di Jakarta, Senin (28/11).

MenKopUKM mengatakan KemenKopUKM berpartisipasi dan mengambil berbagai peran dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia. 

Di antaranya dengan mengkurasi 1200 produk UKM menjadi 23 produk UKM terpilih sebagai official merchandise G20, menyelenggarakan Side Event bertajuk “Future SMEs Village” yang berlokasi di Bali Collection dengan melibatkan 352 UMKM dan kolaborator, dihadiri oleh 33.188 pengunjung dengan total transaksi mencapai Rp5,46 miliar, hingga terlibat dalam pelaksanaan 6 konferensi internasional yang menghasilkan 26 rekomendasi kebijakan.

Lebih lanjut, Menteri Teten menyebutkan mayoritas pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan atau sebanyak 64,5 persen di antara seluruh pelaku usaha, sehingga perlu dikonsolidasikan dalam wadah koperasi untuk dapat mengakses fasilitasi digitalisasi, akses terhadap bahan baku, permodalan dan pasar, hingga pendidikan, yang perlu didukung dengan kebijakan keuangan dan infrastruktur yang lebih sensitif gender (kesetaraan akses informasi tentang pendanaan, hukum, dan digitalisasi).

Terkait kebijakan Green Economy dan SDG’s, KemenKopUKM merekomendasikan implementasi usaha berbasis SDGs, khususnya isu lingkungan, memberdayakan pelaku bisnis di daerah sebagai pemain utama dalam circular economy, mengembangkan riset dan inovasi produk ramah lingkungan, membangun kelompok antara swasta, pemerintah, investor, dan NGO untuk membuat standarisasi investasi lestari.

Rekomendasi ketiga, kebijakan terkait dengan Digital Transformation yakni implementasi program untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan bagi perempuan sehingga dapat meningkatkan level kesiapan investasi.