Jakarta - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sahat adalah kader Partai Golkar yang menjabat sebagai Sekretaris DPD Jawa Timur. 

Menanggapi OTT tersebut, Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan kasus Sahat itu dapat menjadi cambuk bagi kader Golkar yang lainnya. 

"Kita harap juga ini jadi cambuk dan peringatan buat kader Golkar untuk menghindari hal-hal seperti itu," ujar Lodewijk di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022). 

Meski demikian, dia mengaku baru mendengar kabar OTT KPK itu. Pihaknya juga belum berkomunikasi langsung dengan Sahat terkait kasus ini. 

"Saya baru baca, belum ada [komunikasi], ini kan kelihatannya kalau saya baca di media sosial itu peristiwa tahun 2020. Ke kita belum ada konfirmasi," kata dia. 

Namun, dia mengklaim bahwa Golkar akan menghubungi Sahat untuk meminta klarifikasi. 

"Jadi kita enggak tahu ya, kita enggak tahu, tapi kita akan konfirmasi," ujarnya.  

Meski demikian, Lodewijk mengatakan Partai Golkar akan menghormati keputusan KPK dalam rangka penegakan hukum. 

Selain itu, dia menjelaskan Golkar memiliki Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham), serta memberikan bantuan hukum bagi Sahat jika diminta. 

"Yang jelas kita punya bakumham, tapi tergantung dari beliau minta atau tidak. Biasanya sih yang gini-gini mereka enggak minta," tandas Lodewijk. 

Logo KPK (ant) 

Sementara itu, berdasarkan pantauan tim tvOnenews di KPK, setelah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jatim, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak (STS) telah tiba di Gedung KPK pada Kamis (15/12/2022). 

Sahat tiba sekitar pukul 12.40 WIB dengan mengenakan kemeja putih lengan pendek dengan celana hitam dan masker hitam dengan kepala dibalut topi berwarna kuning. 

Sahat tak bersedia memberikan keterangan apapun kepada awak media. Dian langsung dibawa menuju lantai dua ruang pemeriksaan lembaga antirasuah, untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. 

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK mengamankan 4 orang yang diduga sedang melakukan suap terkait pengurusan dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur.

Ali Fikri (ant) 

“Benar satu diantaranya Wakil ketua DPRD jatim, satu orang staf ahli di DPRD, dan lainnya pihak swasta” terang Ali Fikri. 

Rencananya, Sore atau Malam nanti, KPK akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan kronologi OTT dan status hukum pada pihak yang diamankan. (saa/mhs/put)