Kewenangan OJK Menjadi Penyidik Tunggal Dinilai Rawan Korupsi

Sementara itu Prof. Dwija Priyatno, ahli hukum pidana mengatakan menurut ketentuan KUHAP bahwa daLam hukum acara pidana mengatakan Polri merupakan penyidik tunggal yang diperintahkan oleh Undang-undang. 

Apabila terdapat UU yang mengatur OJK adalah penyidik tunggal dalam tindak pidana yg menyangkut jasa keuangan adalah bertentangan secara hukum. Berdasarkan pasal 6 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 KUHAP penyidik dalam Pasal 6 ayat 1, dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. 

Atas hal tersebut maka Polri adalah penyidik tunggal, kalau penyidik lain yang membidangi bidang khusus OJK, tidak dapat menjadi penyidik tunggal karena berdasarkan KUHAP itu menjadi ranah penyidik Polri.(ant/chm)