Beli Gas Elpiji 3 Kg Gunakan KTP Menuai Pro dan Kontra, YLKI Sebut Jangan Sampai Ada Penyimpangan

Jakarta, tvOnenews.com - Masyarakat dihebohkan dengan peraturan soal pembelian elpiji 3 Kg. Sebab, kabarnya pemebelian elipiji 3 Kg nantinya diharuskan menggunakan KTP atau My Pertamina. 

Hal ini langsung menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada pula msyarakat yang menyebutkan dengan peraturan itu semakin ribet. 

Namun, sebagian juga mendukung dengan kebijakan itu, agar elpiji 3 Kg yang merupakan elpiji subsidi bagi masyarakat menjadi tepat sasaran. 

Menyikapi hal ini, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menjelaskan, memang dengan adanya wacana dan sudah diuji coba di Tangerang soal pembelian gas elpiji 3 Kg dengan menggunakan KTP, My Pertamina atau hanya bisa dibeli di agen saja. 

"Pertanyaan msayarakat yang saya pantau, kok masyarakat bilang ribet beli gas elpiji 3 Kg dengan menggunakan KTP. Jadi, hal ini bisa dipahami dari psikologi, ekonomi dan kemudian hak konsumen tadi," ujar Tulu. 

"Karena mereka berpiki kok dipersulit dan ada kesan tadi akan harganya naik, kemudian tadi ada semacam pembatasan. Hal ini karena literasi msayarakat sangat terbatas soal barang subsidi," sambungnya. 

Lanjutnya menjelaskan, barang subsidi ini kan harus memang dikendalikan, baik distribusi dan peruntukkannya. 

Sebab, dia sebutkan bila merujuk kepada undang-undang energi harus jelas peruntukkannya kepada masyarakat. Namun masyarakat yang berhak di situ adalah masyarakat tidak mampu. 

"Sebenarnya kalau kita melihat ke belakang pada tahun 2007, gas Elpiji ini kan memang peruntukkannya untuk kelompok miskin, tetapi karena pemerintah tak konsisten, akhirnya pembelian gas elpiji 3 Kg itu menjadi barang bebas dan banyak ditemukannya penyimpangan," pungkasnya.

Bahkan, ia sebutkan hampir 68 persen penyimpangan ditemukan, dan itu sekitar RP134,8 terliun. Jadi, di sini pemerintah harus tepat sasaran untuk gas elpiji 3 Kg ini. 

"Namun bila subsidi ini berbentu barang, seperti gas elpiji 3 Kg ini. Itu potensi salah sasarannya cukup besar, namun bila kita ingi reformasi dan bertransformasi sungguh-sunggu subsidi itu tidak diberikan pada barangnya tetapi orangnya, sehingg subsidi ini diterima langsung oleh orangnya dan tepat sasaran," ujarnya. (aag)