Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan partainya menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau hanya coblos partai.

Dia bahkan bersedia untuk menghadap Presiden Jokowi soal penolakan sistem pemilu tertutup ini.

“Nanti kita lihat memang kalau nanti perlu menghadap presiden, kita akan bersama-sama, yang 8 partai ini akan tetap bersama-sama,” kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

Menurutnya, PKS bersedia menjadi Pihak Terkait dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) soal judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Dia menambahkan bahwa PKS juga sudah mengajukan sebagai Pihak Terkait ke MK.

“Bahkan PKS bersedia menjadi pihak terkait dan sudah mengajukan ke MK,” ujar Syaikhu.

Sebagai informasi, sidang MK akan dilaksanakan secara tatap muka pada 24 Januari 2023 jam 11.00 WIB. Sebelumnya, sidang itu digelar virtual pada 18 Januari 2023. Namun, DPR menolak sidang virtual.