Ombudsman Temukan Maladministrasi Informasi HGU oleh Kementerian ATR/BPN

Jakarta - Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Intormasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN.

Maladministrasi itu berupa belum diberikannya informasi soal dokumen Hak Guna Usaha (HGU) kepada Forest Watch Indonesia (FWi) selaku pelapor. Meskipun FWI sudah ada putusan pengadilan.

Diketahui, dokumen HGU itu soal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

“Sejak putusan Mahkamah Agung bahkan telah melalui tingkat upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK), pelapor masih belum kunjung mendapatkan informasi,” kata Ketua Ombudsman Mokhamad Najih dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).

“Meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tambah dia.

Adapun FWI membutuhkan dana dan informasi itu guna melakukan studi perkembangan kelapa sawit di Pulau Kalimantan.

Menurut Najih, pihaknya telah menerbitkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN agar segera memberikan informasi ke FWI.

Diketahui, surat rekomendasi itu ditandatangani pada 30 Desember 2022 dan disampaikan secara tertulis lewat surat Ketua Ombudsman pada 9 Januari 2023. (saa/aag)