Kementerian BUMN Dorong Pembangunan Ekonomi Syariah di Aceh

Lhokseumawe, tvOnenews.com – Kementerian BUMN menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Di Provinsi ujung Barat Indonesia ini, Kementerian BUMN melalui BSI menggelar kegiatan Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 dan Peluncuran Kartu Tani Digital untuk Pupuk Bersubsidi di Kawasan Pabrik Pupuk Iskandar Muda, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (10/2/2023).

Penyerahan KUR dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada perwakilan penerima program. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, ekonomi di Provinsi Aceh mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif setelah sempat kontraksi minus -0,37% di tahun 2020 lalu. 

"Tercatat, perekonomian di wilayah ini tumbuh positif sebesar 4,21% pada tahun 2022 lalu. Pertumbuhan ini harus terus didukung dengan penguatan produktivitas masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia," kata Presiden Jokowi dari siaran pers BUMN.

Untuk diketahui, turut hadir dalam kesempatan itu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj Gubernur Aceh, anggota DPR Dapil Aceh, ulama dan tokoh masyarakat Aceh, serta para pelaku UMKM.

"Sekarang BSI, untuk seluruh tanah air, dapat alokasi Rp14 T pembiayaan KUR, dibagi 38 provinsi, Aceh dapat Rp3 T untuk KUR. Potensi di Aceh sangat besar baik perdagangan, perikanan, pertanian, perkebunan semua ada Aceh, barusan diresmikan industri di Arun Lhokseumawe, PT PIM, kita buka lagi dengan investasi Rp1,7 T. Akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya," tutur Presiden Joko Widodo.

Dalam laporannya, Erick Thohir mengatakan upaya Kementerian BUMN melalui BSI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh sejalan dengan arahan Presiden terkait pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan terkhusus untuk terus mendorong keseriusan ekonomi ummat. 

“Kami BUMN bekerja secara maksimal mungkin untuk memastikan pemerataan ekonomi, BSI tahun ini menyalurkan Rp3 Triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan akan terus naik hingga tahun 2024 agar masyarakat dapat pemerataan ekonomi,” ucap Erick.

Hal ini menjadi wujud komitmen BSI untuk terus meningkatkan dan mendorong roda perekonomian di Provinsi Aceh, khususnya sektor UMKM. 

"Salah satunya lewat penyaluran KUR, yang Alhamdulillah tiap tahunnya terus meningkat baik dari sisi penyaluran maupun jumlah penerima manfaatnya,” tutur Hery Gunardi, Direktur Utama BSI.

Di Provinsi Aceh, Hery mengatakan pihaknya memiliki catatan positif dalam penyaluran salah satu stimulus pemerintah di sektor UMKM tersebut. Hingga Desember 2022 lalu, penyaluran KUR BSI Region I Aceh mencapai angka Rp2,79 triliun atau naik senilai Rp1,19 triliun secara tahunan. 

Angka penerima KUR pun meningkat dari 30.943 nasabah pada 2021 menjadi 39.872 nasabah pada akhir 2022 atau bertambah 8.929 nasabah.

Tidak hanya penyaluran KUR, Kementerian BUMN juga mendukung digitalisasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan meluncurkan Kartu Tani Digital untuk Pupuk Bersubsidi.

“Pada hari ini juga PT Pupuk Indonesia (Persero) bekerja sama dengan BSI meluncurkan
Kartu Tani Digital, agar dapat dipastikan ketepatan alokasi pupuk bersubsidi dan juga bisa transparan dalam penyalurannya. Ini merupakan bagian untuk memastikan petani di Aceh mendapatkan pendapatan yang baik,” tambahnya.

Uji coba program Kartu Tani Digital sebelumnya dilakukan BSI di Kabupaten Aceh Besar, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, di mana bumi Serambi Mekah menjadi pilot project program strategis pemerintah tersebut.

Hery Gunardi menuturkan, dengan adanya Kartu Tani Digital, petani dimudahkan untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi tanpa harus membawa fisik kartu yang mungkin saja tertinggal, terselip ataupun berpindah tangan, sembari tetap menjaga akuntabilitas transaksi menggunakan aplikasi dengan e-wallet kuota pupuk alokasi. 

Dengan terobosan ini, diharapkan tidak ada lagi petani di Aceh yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena mekanismenya lebih mudah dan jelas, sekaligus menjadi alat untuk memonitoring pendistribusian pupuk subsidi kepada petani agar tepat sasaran.

“Kartu Tani Digital ini memiliki beberapa fungsi seperti kartu identitas untuk petani, database produktivitas petani, monitoring pendistribusian pupuk, dan alat transaksi penebusan pupuk. Sehingga kedepannya semua terdata dan tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk, atau harga pupuk mahal,” jelas Hery.

Kabupaten Aceh Besar menjadi Kabupaten/Kota pertama di Indonesia yang menerima Kartu Tani Digital. Tercatat, petani di wilayah Kabupaten Aceh Besar berjumlah 38.767 orang.

Adapun pola transaksi Kartu Tani Digital dibagi dalam 3 tahap yaitu pembukaan rekening, aktivasi rekening, dan penebusan pupuk. Pada tahap awal, BSI bekerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengunduh data petani dari e-alokasi Kementan yang selanjutnya akan diproses pembukaan rekening dan e-Wallet petani secara kolektif.

Data hasil pembukaan rekening akan disampaikan ke Kementerian Pertanian dan aplikasi Rekan PIHC. Proses aktivasi rekening bagi petani dapat dilakukan di Kios Pupuk yang telah terdaftar sebagai Agen BSI Smart, dengan membawa kelengkapan dan melakukan konfirmasi pada aplikasi BSI Smart. 

Kartu Tani Digital yang telah diaktivasi nantinya akan digunakan oleh petani untuk proses tebus pupuk bersubsidi melalui Kios Pupuk sesuai jenis, kebutuhan dan alokasi pupuk yang tertera pada aplikasi Rekan PIHC. 

Dengan demikian, setiap penggunaan pupuk bersubsidi akan termonitor dengan lebih baik, dan diharapkan tepat sasaran. Dari data tersebut, juga dapat dilihat tingkat produktivitas masing-masing petani. Demikian siaran pers ini dibuat untuk disebarluaskan sebagaimana mestinya. (aag)