PBB Sebut Situasi Keamanan dan Kemanusiaan di Sudan Memburuk Cepat

Perthes mengutuk semua serangan terhadap warga sipil di Sudan.

"PBB akan melanjutkan upaya untuk memantau situasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk terlibat dengan semua pihak guna mencapai resolusi damai atas konflik tersebut, dalam koordinasi dengan mitra regional dan internasional," ujar dia.

Konflik Sudan dipicu ketidaksepakatan selama beberapa bulan terakhir di antara kedua pihak tentang integrasi RSF ke angkatan bersenjata--yang menjadi syarat utama dari perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 saat militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai kudeta.

Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024. (ant)