DPR Dorong Pemerintah Perbaiki Kontrak Kerja dengan Penyedia Jasa Layanan Haji Arab Saudi

Jemaah Indonesia mengalami berbagai masalah yang menguji kesabaran selama beribadah di Armuzna. 

Jemaah telantar dari subuh hingga siang hari tanpa bekal makanan dan minuman di Muzdalifah, lalu tak kebagian tempat tidur karena penuhnya tenda di Mina, ada pula masalah toilet mampet dan tak keluar air hingga mengakibatkan sebagian jemaah enggan berurusan dengan Mandi Cuci Kakus (MCK).

Dok. Saat Jemaah Terlantar di Muzdalifah (timwas DPR)

Tim Pengawas Pelaksanaan (Timwas) Haji DPR mendorong Pemerintah Indonesia protes keras terkait kinerja masyariq-masyariq ini. Protes keras bisa dilayangkan ke Pemerintah Saudi yang menyodorkan mereka ke Pemerintah Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena Pemerintah Arab Saudi yang menawarkan masyariq ini kepada Kementerian Agama," tandasnya.

Sementara itu, perjanjian secara hukum antara Kementerian Agama dengan pengelola masyair (ongkos haji, red) itu juga harus lebih detail dan juga berada dalam kerangka sifatnya dokumen yang ada legal draftingnya. 

“Jadi ada landasan legalnya, landasan hukumnya, sehingga apabila terjadi hal-hal seperti ini kita bisa menuntut pengembalian uang," pungkasnya.