150 Lebih Warga Palestina Dibunuh Israel di Gaza Sejak Gencatan Senjata

Jakarta, tvOnenews.com - Kantor media Gaza mengatakan, lebih dari 150 warga Palestina tercatat telah dibunuh Israel dalam waktu kesepakatan gencatan senjata pada 19 Januari 2025 lalu.

"Kami melihat penjajah sengaja meningkatkan kejahatan terhadap warga sipil dalam beberapa pekan terakhir," kata pernyataan tersebut.

Tak hanya itu, selama dua pekan terakhir 40 warga Palestina juga terbunuh.

Menurut kantor berita tersebut, Israel sengaja mengincar penduduk yang mengumpulkan kayu bakar.

Selain itu, pasukan Israel juga sengaja menginspeksi rumah mereka dan membunuh para penduduk.

Kantor berita itu juga menambahkan, individu yang diincar Israel semuanya adalah warga sipil yang bekerja di area pengungsian, serta yang melakukan dokumentasi untuk badan amal.

Terkait hal ini, Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) diminta mengambil tindakan segera.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Palestina memastikan korban yang terluka dari serangan di Beit Lahir telah dievakuasi ke Rumah Sakit Indonesia.

Saksi mata mengatakan, Israel melancarkan serangan udara dan mengincar tim bantuan yang membagikan tenda.

Berdasarkan keterangan dari Pusat Perlindungan Jurnalis Palestina, tiga wartawan tewas akibat serangan tersebut. 

Hal ini jelas menunjukkan pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata yang telah disepakati. (ant/iwh)

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus beserta beberapa orang lainnya menerobos masuk ruang rapat saat pembahasan RUU TNI tengah berlangsung.

"Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup," kata Andrie, meminta agar rapat RUU TNI itu dilakukan secara terbuka.

Menurutnya, rapat RUU TNI di sebuah hotel mewah, apalagi di akhir pekan, tidak sesuai dengan komitmen transparansi dan partisipasi publik.

Meski demkian, saat para aktivis itu belum selesai menyampaikan aspirasinya, mereka diusir keluar oleh beberapa penjaga.

Tak hanya itu, ketika di depan pintu nampak Andrie didorong oleh salah satu penjaga tersebut.

Meski demikian, Andrie terus menyerukan aspirasinya agar RUU TNI tidak dibahas dengan tertutup.

Ia juga khawatir jika revisi terhadap UU TNI bisa menghadirkan kembali dwifungsi ABRI atau TNI.

Menurut para aktivis, RUU TNI mengandung beberapa pasal bermasalah.

Potensi profesionalisme militer dilemahkan, kemudian militer aktif bisa menjabat beberapa jabatan sipil.

Andri menilai hal ini tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI.

Beberapa masalah yang dikhawatirkan yakni menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan serta loyalitas ganda. (ant/iwh)